Jakarta: Kasus pelanggaran etik dan dugaan penerimaan gratifikasi, suap, serta pemerasan yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dinilai titik nadir bagi Lembaga Antirasuah. Sebab, skandal tersebut diyakini yang terburuk selama KPK berdiri. “KPK mengalami kemunduran signifikan dengan skandal yang menimpa pimpinan. Tidak adanya kasus high level profile yang ditangani KPK pada tahun 2023,” kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis, Senin, 1 Januari 2024. Skandal Firli Bahuri mengidentifikasikan adanya permainan kotor di dalam KPK. IM57+ Institute menilai kongkalikong yang terjadi itu menjadi penyebab Lembaga Antirasuah tidak pernah menangani kasus kelas kakap selama 2023. Satu-satunya kasus di tingkat menteri yang ditangani KPK dibarengi dengan skandal penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan. Prestasi itu seharusnya besar, namun, ada cacat hitam di dalamnya. “Adapun kasus yang menyeret menteri malah terdapat cacat hitam di mana Ketua KPK diduga melakukan pemerasan,” ujar Praswad.   Titik nadir KPK juga dinilai karena tidak adanya gebrakan dalam kinerja divisi pencegahan. Malah, kata Praswad, skandal Firli lebih menonjol ketimbang upaya pemberantasan korupsi yang paling dibanggakan oleh Lembaga Antikroupsi itu. “Saat ini tidak ada program pencegahan yang menggebrak. Sedangkan, disisi lain, berbagai skandaI menyertai KPK secara bertubi-tubi. Sebagai contoh, Pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka karena kasus pemerasan,” tutur Praswad.

Jakarta: Kasus pelanggaran etik dan dugaan penerimaan gratifikasi, suap, serta pemerasan yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dinilai titik nadir bagi Lembaga Antirasuah. Sebab, skandal tersebut diyakini yang terburuk selama KPK berdiri.
 
“KPK mengalami kemunduran signifikan dengan skandal yang menimpa pimpinan. Tidak adanya kasus high level profile yang ditangani KPK pada tahun 2023,” kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis, Senin, 1 Januari 2024.
 
Skandal Firli Bahuri mengidentifikasikan adanya permainan kotor di dalam KPK. IM57+ Institute menilai kongkalikong yang terjadi itu menjadi penyebab Lembaga Antirasuah tidak pernah menangani kasus kelas kakap selama 2023.
Satu-satunya kasus di tingkat menteri yang ditangani KPK dibarengi dengan skandal penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan. Prestasi itu seharusnya besar, namun, ada cacat hitam di dalamnya.
 
“Adapun kasus yang menyeret menteri malah terdapat cacat hitam di mana Ketua KPK diduga melakukan pemerasan,” ujar Praswad.
 
Titik nadir KPK juga dinilai karena tidak adanya gebrakan dalam kinerja divisi pencegahan. Malah, kata Praswad, skandal Firli lebih menonjol ketimbang upaya pemberantasan korupsi yang paling dibanggakan oleh Lembaga Antikroupsi itu.
 
“Saat ini tidak ada program pencegahan yang menggebrak. Sedangkan, disisi lain, berbagai skandaI menyertai KPK secara bertubi-tubi. Sebagai contoh, Pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka karena kasus pemerasan,” tutur Praswad.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(AGA)