"Menkominfo hanya ingin menegaskan bahwa ASN digaji oleh negara sehingga ASN harus mengambil posisi netral, setidaknya di hadapan publik," ujar Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto, Jumat (1/2/2019).

Atas pernyataan “yang menggaji pemerintah dan bukan keyakinan Ibu”, “keyakinan” dalam hal ini, menurut Nando, bukan untuk menunjuk pilihan ASN tersebut, melainkan merujuk kepada sikap ketidaknetralan ASN di depan publik, sehingga dianggap mencederai rasa keadilan rakyat yang telah menggaji ASN.

Dalam penutupnya sekali lagi Menkominfo menegaskan posisi ASN yang digaji negara/pemerintah harus netral dan justru menjadi pemersatu bangsa dan memerangi hoaks.

"Kami menyesalkan beredarnya potongan-potongan video yang sengaja dilakukan untuk memutus konteks masalah dan tidak menggambarkan peristiwa secara utuh," ujar Nando.

Pernyataan Menkominfo "yang gaji Ibu siapa?" itu muncul dalam acara internal Kominfo pada Kamis (31/01/2019) di Hall Basket Senayan, Jakarta.

Pada saat sambutan, Menkominfo meminta masukan kepada semua karyawan tentang dua buah desain Sosialisasi Pemilu yang diusulkan untuk Gedung Kominfo dengan gaya pengambilan suara.

"Semua berlangsung dengan interaktif dan antusias sampai ketika seorang ASN diminta maju ke depan dan menggunakan kesempatan itu untuk mengasosiasikan dan bahkan dapat disebut sebagai mengampanyekan nomor urut pasangan tertentu," kata Nando.

Menurut Nando, Menkominfo sudah dengan gamblang menegaskan pada awal acara, pemilihan tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilu. Penegasan itu terhitung diucapkan sampai 4 kalimat, sebelum memanggil ASN ke panggung.

Dalam zooming video hasil rekaman, Nando menjelaskan, tampak ekspresi Menkominfo terkejut dengan jawaban ASN yang mengaitkan dengan nomor urut capres itu dan sekali lagi menegaskan tidak boleh mengaitkan urusan ini dengan capres.

Momen selanjutnya adalah upaya Menkominfo untuk meluruskan permasalahan desain yang malah jadi ajang kampanye capres pilihan seorang ASN di depan publik.

"Tampak ASN tersebut tidak berusaha menjawab substansi pertanyaan, bahkan setelah pertanyaannya dielaborasi lebih lanjut oleh Menkominfo," kata Nando.

Ia melanjutkan, Menkominfo merasa tak habis pikir mengapa ASN yang digaji rakyat/pemerintah menyalahgunakan kesempatan untuk menunjukkan sikap tidak netralnya di depan umum. Dalam konteks inilah, ujar Nando, Menkominfo melontarkan pertanyaan “yang gaji Ibu siapa?”.