UKRAINA - Seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan Ukraina telah ditahan atas tuduhan menggelapkan dana sebesar USD40 juta (Rp616 miliar) terkait dengan kontrak peluru artileri.

Menurut Dinas Keamanan Ukraina (SBU), pejabat tersebut menandatangani perjanjian dengan perusahaan ekspor khusus untuk membeli sejumlah besar peluru artileri pada Desember tahun lalu.

Namun, kontrak pasokan yang lebih menguntungkan kemudian ditandatangani dengan produsen yang sama – kontrak yang tidak melibatkan perantara. SBU mengatakan hal ini secara signifikan mempersingkat waktu pengiriman dan mengurangi biaya produk.

Menurut SBU, pejabat pertahanan tersebut memperpanjang kontrak awal yang lebih mahal dan dana sebesar USD40 juta (Rp616 miliar) ditransfer ke rekening perusahaan perantara asing yang terafiliasi.

SBU mengatakan telah menemukan dokumen yang mengkonfirmasi aktivitas ilegal tersebut. Pejabat tersebut menghadapi hukuman hingga 15 tahun penjara jika terbukti bersalah.

Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan pihaknya mengambil tindakan untuk mencoba memulihkan dana tersebut.

Menurut Kepala Departemen Pers dan Informasi Kementerian Pertahanan Ukraina, Illarion Pavliuk, kontrak tersebut merupakan kontrak yang pembayarannya dilakukan, namun belum ada pengiriman yang dilakukan. Akibatnya, dia mengatakan pengacara sedang mempertimbangkan opsi untuk mengakhiri kontrak dan memulihkan dana.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Pada September lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memecat Menteri Pertahanannya, Oleksii Reznikov, dengan alasan perlunya “pendekatan baru” di tengah sejumlah skandal korupsi yang melibatkan Kementerian Pertahanan Ukraina.

Rustem Umerov, mantan wakil rakyat Ukraina, ditunjuk sebagai penggantinya.

Bulan berikutnya, CNN melaporkan bahwa AS semakin mendesak Ukraina untuk berbuat lebih banyak dalam memerangi korupsi di pemerintahan. Para pejabat mengatakan Washington telah mengeluarkan beberapa pemberitahuan kepada Kyiv yang mengindikasikan bahwa bantuan ekonomi tertentu dari AS akan dikaitkan dengan kemajuan Ukraina dalam mereformasi lembaga-lembaganya.

Zelensky berupaya mengatasi kekhawatiran mengenai korupsi ketika ia melakukan perjalanan ke Washington DC dan bertemu dengan Senator AS bulan ini. Masalah ini juga menjadi lebih mendesak setelah Uni Eropa (UE) setuju untuk membuka pembicaraan keanggotaan dengan Ukraina.