JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah memberhentikan Firli Bahuri dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jokowi memberhentikan Firli melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri pada 28 Desember 2023.

Dalam pemberhentian ini, terdapat tiga pertimbangan utama Kepala Negara menandatangani Keppres tersebut.

Pertama, terkait surat pengunduran diri Firli yang telah diterima tertanggal 22 Desember 2023.

Surat tersebut merupakan surat perbaikan yang diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada 23 Desember 2023.

Kedua, putusan Dewan Pengawas KPK dalam sidang kode etik yang menjatuhkan sanksi berat terhadap Firli.

Baca juga: Jokowi Sebut Pengganti Firli Bahuri Masih dalam Proses

Dewan Pengawas KPK menyatakan Firli terbukti melanggar etik dalam kasus eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Dewas KPK memutuskan, Firli wajib mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK.

"Ketiga, berdasarkan pasal 32, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana beberapa kali diubah, pemberhentian pimpinan KPK ditetapkan melalui Keppres," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat (29/12/2023).

Dalam kasus Syahrul Yasin Limpo, Firli diduga memeras politikus Partai Nasdem itu atas perkara korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) di 2021.

Baca juga: Kaleidoskop 2023: Perjalanan Terungkapnya Kasus Dugaan Pemerasan SYL oleh Firli Bahuri

Pensiunan polisi dengan pangkat terakhir komisaris jenderal itu pun ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya.

Tak terima ditetapkan sebagai tersangka, Firli mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, pengadilan menolak permintaan praperadilan Firli pada 19 Desember 2023 lalu.

Setelah diberhentikan Jokowi, kini muncul desakan agar polisi segera menahan Firli.

"Pemecatan ini adalah momentum untuk menahan dan memproses pidana Firli Bahuri," ujar Koordinator Indonesia Memanggil (IM)57+ Institute, M Praswad Nugraha kepada Kompas.com, Jumat.

Praswad mengatakan, putusan Dewan Pengawas KPK dan Keppres dapat menjadi dorongan bagi pihak kepolisian untuk segara merampungkan proses hukum terhadap Firli.

"Rangkaian putusan etik dewas dan pemecatan oleh Presiden merupakan dukungan baik secara politik dan etik bagi Kepolisian untuk memproses Firli segara," kata Praswad.