Jakarta (beritajatim.com) – Keprihatinan Presiden RI ke V, Megawati Soekarnoputri, terhadap praktik kekuasaan yang menyimpang, menjadi sorotan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. LaNyalla menganggapnya sebagai dorongan untuk introspeksi terhadap kelemahan sistem demokrasi ala barat yang diterapkan di Indonesia sejak era Reformasi.

Megawati menyoroti manipulasi hukum dan peristiwa di Mahkamah Konstitusi, termasuk pemecatan Anwar Usman sebagai Ketua MK. LaNyalla menyikapi keprihatinan tersebut sebagai indikasi ketidaksesuaian karakter bangsa Indonesia dengan sistem yang diadopsi secara membabi buta selama Amandemen Konstitusi 1999-2002.

“Mengganti sistem bukan solusi, seperti pasien salah obat. Kita perlu benahi sistem yang telah diakui sesuai dengan Pancasila,” tegas LaNyalla pada Senin (13/11/2023).

LaNyalla menyarankan agar saat reformasi, Amandemen dilakukan dengan Teknik Adendum, mempertimbangkan tuntutan reformasi tanpa mengganti sistem. Menurutnya, sistem bernegara harus mengakomodasi karakteristik Indonesia sebagai negara super majemuk dan kepulauan, mengikuti tradisi hidup bersama, yang sesuai dengan Pancasila.

BACA JUGA:
Ketua DPD RI: Kampanye LGBT Jelas Langgar Konstitusi

“Diperlukan penataan ulang terhadap praktik penyimpangan era Orde Baru, seperti penunjukkan utusan golongan dan perwakilan daerah yang salah. Kita harus memperkuat kedaulatan rakyat tanpa mengubah sistem bernegara,” jelasnya.

DPD RI menggagas untuk memperkuat dan menyempurnakan sistem bernegara sesuai dengan visi para pendiri bangsa. Menurut LaNyalla, menggantinya dengan sistem liberal dapat berakibat buruk, seperti terlihat dari kualitas demokrasi sejak 2014 hingga sekarang.

BACA JUGA:
Ketua DPD Buka Pameran Tosan Aji: Keris Jati Diri Bangsa

LaNyalla juga mengkritik pandangan pro barat yang menyatakan pemilihan presiden langsung akan membaik dari tahun ke tahun, menyebutnya sebagai omong kosong tanpa dasar. Ia mengajak semua pihak untuk membangun kesadaran kolektif bahwa Indonesia memiliki sistem sendiri, yaitu Pancasila.

“Presiden hanya mandataris, melaksanakan Haluan Negara yang merupakan kehendak politik kedaulatan rakyat. Ini adalah sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemilik negara,” tutup LaNyalla. [beq]