Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro pada 2023 mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp84,4 miliar. Penyaluran DBHCHT dari pemerintah pusat itu sesuai regulasinya 30 persen diperuntukan untuk bantuan langsung tunai (BLT).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, Arwan mengatakan, jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT) DBHCHT di Kabupaten Bojonegoro jumlahnya yakni 10.335 orang dengan rincian 9.035 orang penerima dari buruh pabrik rokok, dan 1.300 dari golongan buruh tani tembakau.

“Besaran nominal yang bakal diterima yakni Rp250 ribu per orang dikalikan delapan bulan, yang artinya jika ditotal mereka akan menerima dana Rp2 juta per orang,” ucapnya, Selasa (14/11/2023).

Sementara jika dihitung 30 persen dari Rp84,4 miliar berarti jatah untuk alokasi BLT DBHCHT adalah sekitar Rp25 miliar. Jumlah tersebut jika disalurkan kepada 10.335 penerima, maka hanya teralokasikan sebesar kurang lebih Rp20,6 miliar. Sehingga masih ada sisa lebih sekitar Rp4 miliar.

Sisa lebih tersebut, yang dipertanyakan oleh Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Ahmad Supriyanto. Pasalnya, dana sebesar Rp25 miliar sekian jika disalurkan kepada 10.335 penerima, dengan ketentuan perorang mendapat Rp2 juta, maka baru ketemu nilai Rp20,6 miliar sekian. “Jadi masih ada kelebihan Rp4 miliar lebih, itu mau dikemanakan,” ujar politisi Partai Golkar itu, Selasa (14/11/2023).

Supriyanto menuding Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sengaja mendesain sedemikian rupa jumlah penerima agar terdapat lebihan anggaran yang akhirnya menjadi Silpa. “Apa memang sengaja didesain Silpa,” terangnya. Perlu diketahui pencairan BLT DBHCHT 2023 kali ini akan disalurkan menggunakan virtual account (VA) melalui Bank Jatim, sesuai rencana akan disalurkan pada bulan November tahun ini. [lus/kun]

BACA JUGA: DLH Bojonegoro Cek Kualitas Air Sungai Bengawan Solo, Ini Hasilnya..