Liputan6.com, Jakarta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengadukan majalah Tempo ke Dewan Pers terkait pemberitaan yang berjudul Beking Mobil Listrik Wuling. Dalam laporannya, majalah Tempo menyebutkan Moeldoko selaku Kepala Staf Presiden mengintervensi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengakomodasi alat pengisian baterai mobil listrik Wuling yang tidak sesuai standar.

Moeldoko menjelaskan langkah yang ditempuh merupakan bagian dari demokrasi sekaligus penyampaian keberatan terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh majalah Tempo.

Hal ini dikarenakan penulisan opini tersebut merupakan bentuk arogansi jurnalistik. Selain itu, dia menilai opini yang ditulis oleh Tempo secara jelas mengarahkan pembacanya.

"Saya melihat cover majalah Tempo dan opini yang ditulis merupakan bentuk arogansi jurnalistik, bahkan menjurus ke brutal, tendensius dan kehilangan independensi," jelas Moeldoko di Kantor Dewan Pers, Jakarta, dikutip dari siaran pers, Rabu (27/12/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Moeldoko melakukan hak jawabnya terkait dengan pemberitaan Majalah Tempo terkait pelaksanaan penggunaan mobil listrik di Indonesia yang diberitakan penuh dengan konflik kepentingan.

Moeldoko telah menyampaikan dalam wawancaranya kepada Majalah Tempo bahwa terdapat tiga regulasi yang melandasi hal ini, yaitu Perpres No. 83/2019, Perpres No. 79/2023 dan Inpres No.7/2022.

"Tampaknya Tempo menganggap program transformasi ini hal remeh temeh, bukan hal penting," ujarnya.

Selain itu, Moeldoko mengungkapkan alasan lainnya untuk melaporkan Majalah Tempo ke Dewan Pers, karena ingin memberikan kejelasan terkait surat permohonan Periklindo kepada Menteri ESDM terkait charger GB/T. Surat itu memohon agar charger GB/T bisa mendapatkan SNI.