JAKARTA, iNews.id - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah menerima kembali surat pengunduran diri dari Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (23/12/2023) sore. Surat itu kini sedang diproses.

Surat tersebut tertanggal 22 Desember 2023 dan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam surat tersebut, Firli menyampaikan permohonan pengunduran dirinya sebagai Ketua dan Pimpinan KPK.

"Surat tersebut tengah diproses mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Senin (25/12/2023).

Firli Bahuri menjabat sebagai Ketua KPK sejak 2019. Ia sempat menghadapi sejumlah kontroversi selama menjabat, termasuk dugaan pelanggaran etik yang menjeratnya.

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemberhentian Pimpinan KPK dapat dilakukan oleh Presiden atas usul Dewan Pengawas.

Untuk mengusulkan pemberhentian Firli Bahuri, Dewan Pengawas terlebih dahulu harus membentuk tim investigasi. Tim investigasi ini akan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Firli Bahuri.

Jika tim investigasi menemukan bukti yang cukup bahwa Firli Bahuri melakukan pelanggaran berat, maka Dewan Pengawas akan menyampaikan laporan hasil investigasi kepada Presiden.

Presiden kemudian akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Firli Bahuri. Keppres ini akan disampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Jika DPR menyetujui Keppres tersebut, maka Firli Bahuri akan resmi diberhentikan sebagai Ketua KPK.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel: