Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa memprediksi debat cawapres akan berlangsung seimbang antara Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Kendati demikian, Gibran akan lebih diuntungkan dengan tema ekonomi digital. "Kalau bicara ekonomi digital saya rasa prakteknya mungkin ini memang benar Gibran lebih unggul," kata Herry kepada wartawan, Jumat (22/12/2023).

Herry mengungkapkan Gibran diuntungkan dengan rekam jejaknya berkecimpung di Solo Tecnopark yang didesain untuk mengembangkan minat dan bakat generasi muda di bidang ekonomi digital.

"Karena dia pernah menjadi walikota, dan dia punya kebijakan Solo Tecnopark. Ini kan pro terhadap ekonomi digital yang digagas untuk usia muda," tegasnya.

Kendati demikian, Herry mengingatkan berbicara ekonomi digital dalam lingkup kota berbeda dengan ekonomi digital dalam lingkup nasional.

"Saya kira ini akan menguntungkan Gibran, tapi bicara Indonesia kan tidak bicara Solo. Maka ketika Gibran bicara ekonomi digital sebagai cawapres, maka dia harus berbicara ekonomi digitalnya Indonesia, bukan ekonomi digitalnya Solo," tambahnya.

Herry juga menerangkan keberadaan Solo Tecnopark yang menguntungkan posisi Gibran namun sekaligus menjadi catatan untuk Gibran. "Gibran ini diuntungkan juga. Meskipun dia menggagas Solo Tecnopark tapi kan itu akses-akses untuk mendapat stimulasi dana kan dari pemerintah pusat. Artinya pengaruh Jokowi juga tidak terlepas dari keuntungan ini," ungkapnya.

Debat dengan tema ekonomi juga akan memberi ruang untuk Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. "Saya rasa kenapa Pak Mahfud begitu santai, dalam beberapa momentum pasti terlibat dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya ekonomi. Meskipun dalam konteks ini tidak bertindak langsung, karena masih ada Menko-nya. Tapi dalam rapat terbatas, beliau pasti dilibatkan. Artinya jalannya kebijakan pemerintah itu dia paham betul, khususnya ekonomi," sambungnya.

Sedangkan Muhaimin Iskandar akan didukung dengan pengalamannya di legislatif. Oleh sebab itu, ketiganya dinilai punya potensi seimbang dalam debat cawapres. "Kalau Cak Imin, karena dia malang melintang di legislatif. Artinya seimbang menurut saya," ungkapnya.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pekerjaan rumah pemimpin mendatang untuk mengeluarkan kepastian hukum dan regulasi berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi.

“Kalau kita bicara regulasi ataupun ketentuan yang berkaitan dengan investasi memang perubahan dari suatu regulasi kerap kali terjadi di Indonesia.” terang Yusuf kepada wartawan, Jumat (22/12). Hal ini tentu tidak menarik bagi investor, karena tidak ada kepastian hukum.

Regulasi yang mudah dinilai investor sebagai bentuk inkonsistensi maka investor akan cenderung lebih berhati-hati ketika misalnya ingin berinvestasi di suatu negara atau dalam konteks ini di suatu daerah karena ada track record dari perubahan regulasi tersebut.

Dia mencontohkan, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang kewajiban pembangunan smelter. Hal lain misalnya ketika pemerintah membuat kebijakan terkait kewajiban membangun smelter.

“Ketika itu terjadi beberapa penyesuaian dari kebijakan tersebut yang menurut saya itu juga akhirnya bisa mengirim pesan ke investor di sektor pertambangan terkait perubahan yang berubah dalam periode waktu yang singkat,“ ungkap Yusuf.

Selanjutnya, kepentingan yang tinggi antara pemerintah pusat-daerah dan bahkan pemilik modal, juga menjadi faktor mudahnya regulasi berganti. “Jadi memang menurut saya pekerjaan rumahnya ke depan adalah memastikan sebuah regulasi telah dihasilkan dari proses yang melibatkan banyak pihak sehingga di kemudian hari regulasi tersebut bisa konsisten untuk tidak berubah karena diproses awal dia telah melibatkan banyak pihak dan disepakati secara bersama untuk dijalankan,” jelas Yusuf.

Kesepahaman antar pemangku kebijakan kemudian diperkuat dengan komitmen berkelanjutan. Artinya kata Yusuf, regulasi yang ditetapkan di level paling tinggi dalam hal ini misalnya pemerintah pusat Tentu juga bisa harus dijalankan di level yang lebih rendah dalam hal ini misalnya pemerintah Kotamadya ataupun Kabupaten.

"Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan atau regulasi yang diputuskan di level daerah itu bisa berkelanjutan meskipun yang melaksanakan nantinya adalah pemimpin daerah," pungkasnya.

17