KOMPAS.com – Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menilai bahwa pemindahan ibu kota negara dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) lebih realistis ketimbang ide membangun 40 kota setaraf Jakarta.

Ia pun menegaskan bahwa warga Kalimantan mendukung penuh rencana pemindahan ibu kota ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim.

“Hampir seluruh warga Kaltim, khususnya Balikpapan, mendukung penuh pemindahan ibu kota negara. Sebagai kepala daerah, saya berani mengatakan kalau membangun 40 kota setaraf Jakarta itu tidak logis. Kepala daerah saja selama 10 tahun belum tentu bisa mengubah desa menjadi kota,” ujar Rahmad dalam siaran pers yang diterima Kompas.com Senin (25/12/2023).

Rahmad pun menyinggung ancaman yang bisa muncul akibat perekonomian yang tidak merata. Sebut saja, gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri sebagaimana yang pernah terjadi di Aceh dan Papua.

Keinginan tersebut muncul lantaran pemerintah pusat terlalu mengeksploitasi kekayaan daerah tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan.

Masyarakat Kaltim, lanjut Rahmad, tidak pernah iri dengan pemerintah pusat. Buktinya, hampir Rp 600 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari Kaltim.

“Namun, tidak ada warga kami yang pernah memberontak. Maksud saya, pemerataan merupakan cara untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045 melalui pembangunan yang tidak hanya terpusat di Jawa dan menjaga kesatuan,” jelas Rahmad.

Selain faktor ekonomi, dukungan terhadap pemindahan ibu kota dari warga Kaltim juga dilatari oleh faktor sejarah.

Menurut Rahmad, fakta sejarah menunjukkan bahwa Kalimantan pernah menjadi pusat Nusantara sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri.

“Kerajaan tertua di Nusantara adalah Kutai dan itu ada di Kalimantan. Kerajaan yang mengenal agama pertama, dan salah satunya Islam yang terbesar, ada di Kalimantan. Inilah yang menjadikan warga Kalimantan yakin bahwa sudah ada tanda-tanda kalau pemindahan ibu kota bisa mengembalikan kejayaan peradaban kami,” ungkapnya.

Baca juga: Budiman Sudjatmiko: Debat Cawapres Pembuktian Kemampuan Gibran Terkait Isu Nasional

Politikus Partai Golkar tersebut pun mengapresiasi dan berterima kasih kepada calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, yang menggaungkan aspirasi warga Kalimantaan pada kegiatan debat yang berlangsung pada Jumat (22/12/2023),

Gibran, kata Rahmad, tidak hanya menarasikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai upaya pemerataan ekonomi, tapi juga simbol Indonesia sentris yang tidak terpusat di Pulau Jawa.

Rahmad juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.

“Saya melihat Mas Gibran berani mengorbankan dirinya untuk anak muda. Padahal, karier dia masih panjang dan tidak banyak anak muda yang berani seperti itu. Apa yang disampaikan Mas Gibran dalam debat kemarin, khususnya soal IKN dan pemerataan, adalah simbol perlawanan anak muda untuk bangkit,” ucap Rahmad.

Rahmad menilai, pro dan kontra terkait IKN pasti ada. Hal tersebut merupakan kewajaran. Meski demikian, ia menekankan bahwa kemaslahatan dari pembangunan IKN besar. Begitu pula dengan dukungan terhadap pembangunannya.

“Di Balikpapan, kami sudah melihat manfaat dari pembangunan IKN. Hotel-hotel penuh dan alhamdulillah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kuliner naik terus. Sekarang, kami sedang mengantisipasi lonjakan orang karena wisatawan pasti akan singgah di Balikpapan,” kata Rahmad.

Baca juga: Yusril Ihza Mahendra: KPU Tidak Lakukan Pelanggaran Etik Apa Pun dalam Memproses Pencalonan Gibran sebagai Cawapres