Oleh : Damai Hari Lubis – Pengamat Hukuk & Politik Mujahid 212

KNews.id – Sejarah adanya ” dua partai kiri”, yang masing-masing berada di dua kelompok partai berbasis nasional dan Islam, namun beda koalisi, hal ini memang tidak bisa ditampik oleh sejaràh perpolitikan tanah air, sebagai keberhasilan ” teori revolusi mental ” ala Jokowi di era 2014 – 2023.

Bayangkan, PPP partai yang berbasis Islam pun dibuat tunduk, PPP yang berharap tetap menjadi pengikut Jokowi, yang nota bene dirinya merupakan petugas partai di PDIP. Namun sekonyong – konyong, Jokowi melompat mendukung Gerindra, dan ” Ia wajibkan ” Golkar dan PAN berkoalisi, lalu diikuti partai aroma kental sosialis PSI. yang lalu Ia sulap Gibran RR sebagai bakal subtitusi ( pengganti ) dirinya ditampuk kekuasaan, melalui Cawapres dari Capres Prabowo Subianto, walau berstatus ” anak haram konstitusi ” karena usia Gibran belum 40 tahun, namun fakta hukumnya anak biologis-nya ini, melalui konspirasi ( nepotisme ) politik dengan semendanya Anwar Usman ( Paman Gibran ) di MK. ” legitimed.

Hal metode politik subtitusi ini, adalah wujud atau implementasi obsesi Jokowi, yang sebelumnya ingin tetap berkuasa tanpa pemilu, atau demi hasratnya sebagai presiden 3 ( tiga ) periode, namun terganjal oleh Megawati, sang tokoh politik, majikan partai ( PDIP ), yang nyata menjadikan Jokowi berkuasa selama dua periode. Maka Jokowi memainkan politik dengan metode subtitusi “, agar egonya tetap tersalurkan, walau dirinya nir/ wan prestasi, bahkan presiden terburuk dimata oposan, dirinya ingin menabrak UUD. 1945.

Maka, jadilah partai islam ( PPP ) tetap berkoalisi dengan partai PDIP yang nasionalis yang condong ke kiri ( sosialisme ). Lalu Jokowi sengaja cawe – cawe membesarkan koalisi partai – partai, yakni Gerindra, Golkar, dan PAN, termasuk PSI Partai yang isme-nya kental sosialis mirip PDIP. namun berposisi bersebrangan dengan PDIP. Lalu Jokowi sanggup menobatkan Kaesang Pangarep, yang juga anak biologisnya ( adik dari Gibran RR), menjadi Ketum PSI dalam waktu 2 ( dua ) x 24 jam. Kemudian pastinya PSI partai kiri ini pun, sesuai arahannya tetap berbaur, selain dengan Gerindra, Golkar juga dengan partai Nasionalis yang berbasis Islam yakni PAN.

Dan tidak cukup disitu, Jokowi sampai saat ini masih berstatus kader partai dari ” moncong putih ” dan tetap masih menjabat Presiden RI yang merangkap sebagai petugas partai PDIP. Namun realitasnya, terhadap segala manufer politik Jokowi, Megawati sebagai ” pemilik partai ” dan para senioren partai PDIP. pun tak kuasa berbuat apa – apa

Dan Jokowi, yang hanya kehilangan satu pengikutnya Nasdem, saat ini tetap diminati oleh para tokoh politik tanah air, oleh sebab ( keterpaksaan ) tali- tali jerat yang Ia pasangkan sejak berkuasa dileher para ketum partai dan para menteri pembantu dikabinetnya ” yang nakal “, sebagai wujud kompensasi politik. Maka tidak keliru jika seorang politisi gaek namun tetap vokal dari Kota Solo, Mudrick Sangidu, memberi gelar ” Jokowi sebagai Machiaveli van Java atau Machiveli Jawa.

Saat ini, riil partai ( berbasis Muslim ) Islam PPP, PKB dan PAN serta PKS ” oleh politik Jokowi ” di pecah berada pada posisi saling beda kubu, koalisi – koalisi yang saling berlawanan antara para pendukung Capres Nomor urut 1 Anies – Muhaimin ( AMIN ), dan pasangan 02 Prabowo – Gibran, dan Pasangan Nomor 03, Ganjar Pranowo – Mahfud MD.

Kedepan, demi ambisinya mempertahankan kekuasaan, plus rasa ekstra kekhawatiran akan pertanggungjawaban hukum atas sepak terjang dengan segala kebijakan politik ekonomi dan hukum yang pernah Ia jalankan, maka langkah ” Politik culas ” apa yang Jokowi persiapkan, andai pasangan AMIN unggul dalam kompetisi demokrasi 2024.

Apakah langkah politik hukum martial law ? Atau darurat sipil atau sebelum habis masa jabatannya Jokowi mengundurkan diri bersama – sama Wapres Maruf Amin sehingga Prabowo, selaku Menhan berkuasa bersama Mendagri Tito Karnavian dan Menlu Retno Marsudi selaku penguasa pemerintahan negara ini, sesuai hukum ketatanegaraan yang merujuk teori triumvirat. (Zs/NRS)