KNews.id – Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud berpotensi curang di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena mereka masih berada di kekuasaan. Mereka bisa memanfaatkan kekuasaan untuk memenangkan Pilpres 2024.

“Yang bisa curang itu pasti yang berkuasa. Siapa yang berkuasa? pendukung Prabowo dan Ganjar,” kata pakar Hukum DR Muhammad Taufiq SH, MH dalam video yang beredar.

Kata Taufik, Anies tidak bisa berbuat curang karena tidak berada di dalam kekuasaan. “Kalau pendukung Anies tidak bisa berbuat curang karena tidak berkuasa,” paparnya.

Taufiq mengatakan, kecurangan Ganjar-Mahfud bisa dilihat mobilisasi lurah-lurah di Jawa Tengah untuk memilih paslon nomor 03. “Ini bisa dilihat di Jateng lurah-lurah dikelola untuk mendukung Ganjar, tapi kepolisian dimanfaatkan Jokowi untuk memanggil lurah-lurah,” jelasnya.

Ia menilai, Pemilu 2024 sangat berbahaya karena menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki kemampuan dalam mengelola negara secara baik.

“Ini konstestasi Pemilu 2024 yang paling berbahaya, makan uang negara banyak tetapi tidak menghasilkan pemimpin yang kredibel,” tegasnya.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencium adanya berbagai potensi pelanggaran, kecurangan, penyalahgunaan kewenangan dalam pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden pada 14 Februari 2024 mendatang.

Dalam catatan kritisnya yang diluncurkan hari ini, potensi pelanggaran tersebut bisa terjadi dari berbagai manuver politik penguasa untuk berpihak pada calon tertentu. Akibatnya, mampu mencoreng nilai ideal dari demokrasi yang bebas dan bersih. “Kita sama-sama tahu betul terdapat sejumlah langkah atau manuver politik, bahkan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah berpotensi mencoreng netralitas dan imparsialitas dalam penyelenggaraan pemilu,” kata Deputi Koordinator Kontras Andi Muhammad Rezaldy dalam peluncuran catatan kritis.

KontraS ragu Pemilu 2024 berjalan secara netral dan imparsial karena adanya beragam langkah yang dilakukan penguasa sejak jauh hari.

Setidaknya, terdapat sekitar 7 langkah dan manuver Presiden Jokowi yang menunjukkan keberpihakannya kepada calon tertentu, mulai dari endorsement politik, mengaku akan cawe-cawe, dan menyatakan hanya akan ada dua calon presiden yang berkontestasi di Pilpres 2024.

KontraS juga mendokumentasikan 12 tindakan dari orang-orang di lingkaran Presiden Jokowi, termasuk para menteri dan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN). Potensi ketidaknetralan ini pun dipertegas dengan 6 hal, termasuk penunjukan Pj Kepala Daerah yang jauh dari akuntabilitas publik, terlibatnya TNI-Polri, mobilisasi ASN, hingga tidak netralnya Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jika kami lakukan pemantauan dan pendalaman, setidaknya ada sekitar 6 hal yang perlu diperhatikan dan punya dampak sangat serius terhadap netralitas penyelenggaraan Pemilu 2024,” tuturnya.