Sentimen
Netral (64%)
24 Des 2023 : 23.59

Kritik IKN, Mantan Menteri Jokowi: Minim Diskusi Publik

Keuangan News Keuangan News Jenis Media: Nasional

24 Des 2023 : 23.59
Kritik IKN, Mantan Menteri Jokowi: Minim Diskusi Publik

Oleh karenanya, masukan dari pihaknya untuk IKN ini, ke depan harus ada diadakan diskusi publik yang lebih luas, lebih intensif, lebih mendalam.

KNews.id –  Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Tom Lembong mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi sangat minim diskusi publik.

“Sehingga yang agak jelas adalah minimnya diskusi publik. Jadi karena itu kami merasa bahwa minimum, mengingat jumlah anggaran yang direncanakan begitu masif, ratusan triliun,” katanya.

Dengan anggaran yang sangat besar tersebut, harusnya paling tidak diadakan diskusi publik yang lebih luas, yang lebih panjang dan lebih mendalam.

“Yang lebih partisipatif ya kan. Lebih mengikut sertakan berbagai elemen masyarakat dalam suasana keterbukaan dimana tidak ada yang harus takut untuk bicara apapun opininya,” jelasnya.

“IKN ini bukan hitam putih menurut saya. Ya bukan iya atau tidak. Jadi atau batal. Saya kira bahkan Paslon yang lainnya juga sudah pernah menyampaikan bahwa program seperti IKN ini pun bisa disempurnakan atau bisa di sesuaikan,” tambah Co-captain dalam Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) ini.

Dengan diskusi publik yang luas, lanjut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode 2016-2019 ini, akan dipastikan banyak masukan baru atau ada temuan-temuan baru yang bisa memperbaiki pelaksanaan proyek IKN tersebut.

“Tapi yang sudah pasti informasi yang tersedia itu minim sekali. Beberapa jam lalu saya iseng browsing ke situs Otorita Ibu Kota Baru. Dan di situs otorita sendiri saja informasinya sangat-sangat sedikit. Hanya berita di media, kemudian struktur organisasi dari pada otorita,” jelasnya.

Bahkan, kata dia, di situs resmi IKN tersebut, informasi untuk investor saja tidak ada. “Jadi, minimum untuk proyek yang demikian masif ya begitu besar dampaknya kepada anggaran dan ujungnya perekonomian,” katanya.

Oleh karenanya, masukan dari pihaknya untuk IKN ini, ke depan harus ada diadakan diskusi publik yang lebih luas, lebih intensif, lebih mendalam. “Dengan jauh lebih banyak angka, data, dan fakta detail. Daripada yang sudah ada sejauh ini,” ujarnya. (ZS/Kba)

 

Sentimen: netral (64%)