Jakarta, CNBC Indonesia - Israel masih terus melancarkan serangan militer ke wilayah Gaza, Palestina. Ini tetap dilakukan untuk memusnahkan milisi Hamas di wilayah itu meski sebagian besar dunia menolak karena banyak mengorbankan warga sipil.

Walau muncul penolakan internasional, Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu tetap bergeming. Ia bahkan membawa narasi terkait sebuah insiden yang terjadi saat Perang Dunia (PD) 2 untuk menjustifikasi korban sipil di Gaza yang mencapai 20.000 jiwa.

Netanyahu merujuk pada sebuah insiden tahun 1944 ketika serangan udara Inggris, yang menargetkan situs Gestapo, secara keliru menghantam sebuah sekolah di Kopenhagen dan menewaskan 86 anak. Menurutnya, itu bukanlah kejahatan perang.

-

-

"Itu bukanlah sesuatu yang Anda salahkan atas tindakan Inggris. Itu adalah tindakan perang yang sah dengan konsekuensi tragis yang menyertai tindakan sah tersebut," ujarnya dikutip Al Jazeera, Minggu (24/12/2023).

Sejak itu, kampanye Sekutu melawan Nazi Jerman dan Jepang selama Perang Dunia II telah menjadi preseden sejarah bagi negara Israel yang berusaha membenarkan pembunuhan besar-besaran terhadap rakyat Gaza karena negara tersebut mengejar para pejuang Hamas.

Duta Besar Israel untuk Inggris, Tzipi Hotovely, membandingkan kampanye Israel dengan pemboman tiga malam Sekutu yang menghancurkan di Dresden pada tahun 1945. Serangan dimaksudkan untuk memaksa Nazi menyerah, namun menyebabkan kematian sekitar 25.000-35.000 warga sipil Jerman.

Namun, upaya-upaya ini menghapus akar konflik Israel-Palestina sejak peristiwa pengusiran 750 ribu warga Palestina yang disebut Nakba serta pendudukan ilegal atas wilayah Palestina. Mereka juga mengabaikan bagaimana Perang Dunia II melahirkan rezim hukum internasional yang baru.

Sejarawan Israel dan aktivis sosialis Ilan Pappé mengatakan kepada Al Jazeera bahwa upaya Israel ini bertujuan "sebagai pembenaran atas kebijakan brutalnya terhadap" warga Palestina dan merupakan pedoman lama yang digunakan oleh negara tersebut.

Dia mengutip contoh ketika mantan Perdana Menteri Israel Menachem Begin membandingkan pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) saat itu, Yasser Arafat, dengan Hitler. Ia juga menyamakan Beirut dengan Berlin pada saat perang di Lebanon berlangsung.

"Saya merasa sebagai perdana menteri yang diberi wewenang untuk menginstruksikan tentara yang gagah berani menghadapi 'Berlin' di mana, di antara warga sipil yang tidak bersalah, Hitler dan antek-anteknya bersembunyi di bunker jauh di bawah permukaan," kata Begin dalam telegram kepada Presiden Amerika Serikat pada tahun 1982, Ronald Reagan

Namun kata-kata Begin memicu kritik dari banyak orang di negaranya. Novelis Israel Amos Oz menulis bahwa "dorongan untuk menghidupkan kembali Hitler, hanya untuk membunuhnya lagi dan lagi, adalah akibat dari rasa sakit yang dapat digunakan oleh para penyair, tetapi tidak bagi negarawan. "

Scott Lucas, pakar kebijakan luar negeri AS dan Inggris di Universitas Birmingham, mengatakan penggunaan PD II yang tiada henti oleh Israel dan para pendukungnya untuk mengurangi kritik terhadap perang berdarah di Gaza menunjukkan bahwa Tel Aviv ingin menghilangkan dampak pasca tahun 1945 saat perang berakhir.

"Keputusan Israel untuk tidak ikut serta dalam Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) dan upayanya untuk secara aktif... melemahkan PBB yang didirikan setelah kengerian Perang Dunia II dan Holocaust, membuat klaim mereka sebagai bagian dari perjuangan seperti Sekutu menjadi tidak jujur," katanya.

Israel telah berulang kali menuduh badan-badan PBB dan para pejabatnya, termasuk Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, bersikap bias karena mereka menyerukan gencatan senjata. Sementara itu, bom Israel telah membunuh lebih banyak anggota staf PBB di Gaza sejak 7 Oktober dibandingkan konflik mana pun dalam sejarah organisasi tersebut.

"Warga sipil akan terbunuh di masa perang," tambah Lucas, seraya menyebut bahwa Israel tampaknya melanggar persyaratan proporsionalitas dalam hukum internasional.

-