MerahPutih.com - Penggunaan energi baru dan terbarukan saat ini masih pada angka 12 persen atau masih jauh dari harapan. Terlebih dengan ditetapkannya net zero emission (NZE) pada 2060, seharusnya pada 2050 sudah mencapai 50 persen.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, Indonesia akan membuat bidding pembangkit listrik energi baru dan terbarukan dalam skala besar untuk mempercepat pencapaian target transisi energi.

Baca Juga:

Panglima TNI Sebut Bangunan Kodim IKN Berkonsep Ramah Lingkungan dan Energi Terbarukan

"Bidding-nya ke depan tidak lagi dalam skala kecil 50 megawatt, 100 megawatt ingin bikin blok bidding 1 gigawatt (GW), 2 Gw, sehingga skalanya dapat dan percepatan untuk mengejar 24 GW renewables bisa terjadi dalam 10 tahun ke depan,” kata Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam Seminar Nasinal Outlook Perekonomian Nasional di Jakarta, Jumat (22/12).

Ia mengatakan, permintaan terhadap pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) mulai meningkat. Dari sisi ekuitas juga sudah banyak perusahaan energi skala dunia yang tertarik untuk masuk Indonesia.

Salah satu perusahaan itu berasal dari Uni Emirat Arab, Masdar yang melalui kerja sama dengan Subholding PT PLN Nusantara Power membuat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat.

"Tapi mereka ingin blok bidding dengan skala besar sehingga ekonomi of scale-nya tercapai dalam kapasitas yang memadai. Ini akan kita dorong melalui mekanisme procurement di PLN," katanya.

Kendati skema blok bidding dapat menjadi solusi untuk mempercepat target transisi energi, TIko mengakui penawaran pembangkit listrik EBT skala besar membutuhkan pembiayaan dalam skala besar dan jangka panjang dalam bentuk dolar AS.

Hingga saat ini, pendanaan tersebut khususnya dalam jangka panjang, belum tersedia di dalam negeri. Oleh karenanya, pemerintah akan mencari pendanaan internasional .

"Oleh karena itu memang kita harus bisa meng-engagement internasional multilateral organization, ESA dan internasional banking community seperti melalui Jetpi dan sebagainya supaya ada skema pool of fund jangka panjang yang bersekala besar," katanya.

Tiko menyampaikan, pendanaan multilateral dalam konteks pendanaan murah jangka panjang juga dibutuhkan untuk transmission dan proyek hijau yang akhir-akhir ini menghasilkan Internal Rate of Return (IRR) rendah.

"Ini sedang kita skemakan dengan PLN supaya ada pembagian antara ekonomi punya high IRR dengan yang memang lebih public service dalam konteks transmission," katanya. (Asp)

Baca Juga:

DPRD DKI Dorong Pemprov Kelola Sampah Jadi Energi atau Bahan Bakar Alternatif

Baca Juga: