Pada 2026, Hasto menilai bahwa Indonesia dapat lepas dari middle income trap apabila kualitas SDM bisa maksimal. Namun, contoh di Kalimantan Timur sendiri tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah.

Urgensi GDPK

Sejalan dengan hal tersebut, Deputi bidang Pengendalian Penduduk Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan, pentingnya setiap kepala daerah untuk mengetahui urgensi dalam penyusunan GDPK.

"Terkadang kepala daerah tidak tahu urgensi GDPK yang disusun, sehingga tidak saling support dengan pusat. Padahal ini menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan di daerah khususnya dalam hal ini pembangunan kependudukan. Apabila bisa sinkron, maka masyarakat akan menikmati hasilnya," kata Boni.

Setiap kabupaten/kota diminta untuk membuat GDPK lalu dilegalkan melalui peraturan daerah atau peraturan bupati/wali kota.

"Baru saja kami meluncurkan blue print kependudukan yang merupakan bagian dari GDPK, untuk updating isu kependudukan yang belum masuk. Misal, ketika ada pemindahan IKN, bagaimana ini berdampak terhadap pilar ke-4 dalam GDPK yaitu, pilar penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk," terang Boni.

Ketimpangan Gender
Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 3,77 juta jiwa. Sedangkan persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 70,28%. Hal ini berarti, Kaltim masih dalam masa bonus demografi. Persentase penduduk lansia sebanyak 6,22%, naik dibandingkan 2010 yang sebesar 4,02%.

Data tersebut diamini oleh Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Kalimantan Timur Siswanto.

"Isu terkini mengenai kondisi di beberapa kabupaten/kota memang sudah terjadi disparitas pendidikan dan perekonomian antar wilayah, yang menikah usia muda juga cukup tinggi, ketimpangan gender terlihat dengan meningkatnya jumlah janda," ujar Siswanto.

Ketua KKI Kalimantan Timur Harihanto mengakui bahwa pihaknya sangat berkomitmen dalam pengendalian penduduk.

"Kami akan mencoba berkolaborasi dengan pusat, ke depan rencana kami akan membentuk koalisi kependudukan di kabupaten/kota. Betul terjadi disparitas di Kaltim, dengan banyaknya migran masuk nantinya akan terjadi persaingan. Kami harus persiapkan masyarakat lokal untuk bersaing," kata Harihanto.

Turut hadir mendampingi KKI Kaltim, DKP3A Kaltim bidang Pengendalia Penduduk Syahrul mengatakan, peran OPDKB menguatkan regulasi dalam pembangunan kependudukan.

"Kita akan gandeng juga mitra kerja dari IPADI (Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia) dan FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera). Terkait stunting, kemarin kami laksanakan roadshow ke 10 kabupaten/kota di Kaltim, selain TPPS provinsi, kita bawa juga tim INEY dari Mendagri," jelasnya.