Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan pemindahan ibu kota ke kota baru bernama Nusantara yang berada di daerah Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Namun, di tengah konstetasi Pilpres 2024, proyek pembangunan ibu kota Nusantara menjadi sorotan karena salah satu calon presiden tidak mengambil keputusan tegas ihwal kelanjutan proyek. 

Perlu diketahui, penetapan pemindahan ibu kota baru merupakan perjalanan panjang dan rumit. Setiap presiden berkuasa wacana ini selalu ada dan selalu memunculkan euforia sesaat bagi kota-kota yang menjadi objek pemindahan. 

Dulu waktu zaman Soekarno, ibu kota hendak dipindah ke Palangkaraya pada 1950-an. Ketika hal itu direncanakan Palangkaraya belum menjadi kota besar seperti sekarang. Sayangnya, mimpi besar Sukarno itu tidak pernah terealisasi hingga kejatuhannya pada 1966-1967.

-

-

Berlanjut ke era Soeharto ada juga wacana pemindahan ibu kota. Wacana ini baru muncul di tahun 1997 dengan menyiapkan Jonggol sebagai ibu kota baru Indonesia. Jonggol dipilih karena masih dekat dengan Jakarta dan sudah terhubung dengan tol Jagorawi. Namun, rencana ini muncul di waktu yang tidak tepat.

Kita semua tahu di tahun 1997 krisis ekonomi melanda. Krisis ekonomi ini kemudian merembet ke krisis politik yang membuat Soeharto pun terjungkal dari kursi kekuasaan selama 32 tahun. 

Foto: Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato refleksi akhir tahun di JCC, Jakarta (detkFoto/Agung Pambudhy)
Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato refleksi akhir tahun di JCC, Jakarta (detkFoto/Agung Pambudhy)

Di era Reformasi, wacana pemidahan ibu kota tidak terlalu menjadi fokus utama era kepresidenan BJ Habibie, Gus Dur dan Megawati. Tentu ini bisa terjadi karena Indonesia sedang fokus memulihkan perekonomian dan kondisi politik. Barulah di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), wacana pindah ibukota muncul lagi.

Bulan September 2010, Presiden SBY membentuk tim kecil untuk mengkaji ide pemindahan ibu kota negara. Hasilnya kemudian muncul skenario terkait pemindahan ibu kota negara.

Pertama, mempertahankan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kedua, memindahkan ibukota dari Jakarta ke daerah baru yang masih dalam pulau Jawa. Ketiga, memindahkan ibukota negara ke luar pulau Jawa.

Pada masa SBY, muncul beberapa kandidat ibu kota negara. Salah satunya Palembang. Palembang adalah kota tua sudah lama berkembang di Sumatera Selatan. Kota sungai ini kebetulan terkait dengan kerajaan Sriwijaya di masa lalu.

Isu Palembang sebagai kandidat ibukota negara tentu disambut masyarakat Palembang. Pada 2011 kota ini semakin dilengkapi banyak fasilitas umum seperti LRT karena Sea Games 2011 diadakan pula di sana.

Kandidat lain, Lampung Timur, wilayah yang menjadi tujuan transmigrasi di era Orde Baru. Pemilihan daerah ini karena tidak jauh dari sumber pangan. Lampung Timur sama seperti Palembang yang dekat dengan Belitang sebagai lumbung beras Sumatra Selatan.

Kandidat lainnya lagi Karawang, Jawa Barat. Kota ini dipilih karena dekat dengan Jakarta dan jadi kota dengan sumber pangan mumpuni. Selain itu, ada pula Jonggol dan Palangkaraya. 

Setiap daerah yang daerahnya diwacanakan akan menjadi ibu kota biasanya akan menyambut gembira. Isu semacam ini bisa mendongkrak harga tanah. Namun, sampai penghujung kekuasaan, kandidat-kandidat itu hanya sebatas kajian saja. SBY lebih memilih menjadikan Jakarta sebagai ibu kota negara dengan perbaikan di sana-sini. 

Barulah di era Jokowi, wacana pemindahan ibu kota benar-benar dilaksanakan. Pembangunan mulai dilakukan. Dan pemindahan lembaga kementerian dan aparatur negara perlahan mulai berjalan. 

[-]

-

Jokowi Resmikan Pembangunan Kantor BPJS TK di IKN Nusantara
(mfa/wur)