Jakarta, CNBC Indonesia - Hilirisasi menjadi salah satu fokus di bidang minerba di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo berkali-kali menegaskan bahwa upaya hilirisasi dan juga larangan ekspor dilakukan pemerintah demi memberikan nilai tambah dan juga menjadi salah satu cara bagi Indonesia untuk naik kelas, sejajar dengan negara maju lainnya.

Tak hanya itu, manfaat hilirisasi pun sudah mulai dirasakan. Larangan ekspor nikel misalnya, dimulai tahun 2020 nikel sudah memberikan manfaat tambahan sebesar USD 33 Miliar atau setara Rp 514 Triliun. Namun, larangan ekspor aneka barang tambang Indonesia ini berbuah gugatan di WTO. Tak hanya itu, tak sedikit pula pihak yang menilai bahwa hilirisasi hanya menguntungkan satu pihak yaitu China. Lalu akan seperti apa komitmen masing-masing paslon soal hilirisasi dan apa yang perlu diperbaiki dari langkah hilirisasi andalan Jokowi ini?

Saksikan dialog Safrina Nasution bersama Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Fadhil Hasan, Wakil Ketua Umum TKN Prabowo-Gibran Erwin Aksa, Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud Heru Dewanto, Ekonom Senior INDEF Didik J Rachbini dan Chief Economist CNBC Indonesia Anggito Abimanyu di Program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, Rabu (20/12/2023).