20 Desember 2023 23:25 WIB

Pemerintah yakni kementerian/lembaga terkait diminta untuk memberikan atensi khusus terhadap persoalan tersebut

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Istimewa)

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Ketua MPR RI, Bambang Soewatyo (Bamsoet) menyoroti adanya 59 Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang mendapat rapor merah dalam indikator menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemilu 2024.

"Saya meminta pemerintah yakni kementerian/lembaga terkait untuk memberikan atensi khusus terhadap persoalan tersebut, yakni mulai dari memberikan sanksi tegas kepada 59 PJ yang mendapatkan rapor merah hingga melakukan evaluasi secara berkala dan rutin kepada setiap PJ yang bertugas utamanya saat periode pemilu," ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Dia meminta pemerintah untuk melakukan penguatan penegakan sanksi bagi pelanggar netralitas ASN yang terbukti tidak menjaga netralitasnya agar memberi efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran yang serupa di masa mendatang.

Soal Mayor Teddy Pakai Baju TKN di Debat Capres, Irwan Bule: Kebetulan Aja Ada Disana

"Adapun sanksi yang diberikan berupa sanksi moral dan disiplin. Mengingat, pemberian sanksi masih menjadi kendala dalam penegakan asas netralitas karena masih dianggap lemah dan tebang pilih," tuturnya.

Dia juga mendorong emerintah dan lembaga terkait untuk juga memperkuat pengawasan yang merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan netralitas ASN.

Pasalnya, pengawasan ASN yang efektif dibutuhkan untuk memastikan ASN melaksanakan tugasnya dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan birokrasi yang profesional dan akuntabel.

"Saya meminta komitmen KASN untuk terus berupaya mengawal agar figur penjabat kepala daerah yang diangkat adalah pejabat pimpinan tinggi yang bersih dari rekam jejak pelanggaran netralitas," pungkasnya.