JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan transaksi mencurigakan terkait dana kampanye yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masih menjadi isu yang disorot pembaca.

PPATK menyatakan sudah menyampaikan laporan itu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat penegak hukum.

Kubu calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendorong KPU buat membuka data tentang transaksi mencurigakan itu.

Selain itu, berita yang menjadi sorotan adalah deklarasi dukungan dari Habib Luthfi kepada pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: PPATK Temukan Transaksi Janggal terkait Pemilu, Ganjar: Kalau Sumbernya Haram, Tracing Lebih Gampang

1. Timnas Anies-Muhaimin Dorong KPU Buka Transaksi Mencurigakan Ratusan Miliar Rupiah ke Rekening Bendahara Parpol

Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendorong agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka transaksi mencurigakan ratusan miliar rupiah ke bendahara partai politik yang tercatat dalam laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Co-kapten Timnas Anies-Muhaimin, Sudirman Said, mengatakan, membuka laporan PPATK ke publik bisa menghilangkan rasa saling curiga para kontestan politik di tengah penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Saya kira baik ya, (jika) memang nyata buktinya, valid buktinya, akurat dan ada kaitannya dengan pelanggaran peraturan kepemiluan saya kira baik untuk diumumkan," ujar Sudirman saat dihubungi melalui telepon, Minggu (17/12/2023).

"Supaya orang tidak saling curiga dan partai jumlahnya (juga) banyak," sambung dia.

Baca juga: Soal Transaksi Janggal Dana Kampanye, TKN Prabowo-Gibran: Periksa Saja, Kami Terbuka

Sudirman mengatakan, pihak Timnas Anies-Muhaimin percaya penuh kepada PPATK dan KPU untuk menggunakan kewenangan dalam temuan transaksi janggal tersebut.

Apabila benar ada pelanggaran Pemilu terkait transaksi itu, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa memberikan tindakan sanksi tegas.

"Kita juga mengapresiasi sikap PPATK yang objektif tapi sekaligus berharap KPU dan Bawaslu maupun lembaga penegak hukum yang lain bisa objektif menindak siapapun yang melakukan tindakan itu," kata dia.

Baca juga: Bawaslu Akan Buka Hasil Kajian Terkait Transaksi Janggal untuk Pemilu yang Ditemukan PPATK: Selasa atau Rabu

2. Habib Luthfi, Boy Rafli, dan Anak Ma'ruf Amin Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran

Relawan Nderek Guru (Ndaru) mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Relawan ini diisi oleh sejumlah tokoh nasional, antara lain anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Habib Luthfi bin Yahya, anak Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Siti Mamduhah Ma'ruf Amin sebagai bendahara, dan mantan Kepala BNPT Komjen (Purn) Boy Rafli Amar sebagai dewan pembina.

Dukungan relawan Ndaru ini diberikan secara simbolis melalui panji bendera Nderek Guru yang diterima oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani di Sekretariat DPP Nderek Guru, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (17/12/2023).

Baca juga: Wapres Minta Transaksi Janggal Dana Kampanye Diusut Tuntas

Ketua TKN Rosan Roeslani mewakili Prabowo dan Gibran berterima kasih atas dukungan yang diberikan relawan Ndaru.

Dia mengatakan, Prabowo dan Gibran tidak bisa hadir karena sedang berkampanye. Prabowo sedang berada di Jawa Timur, sementara Gibran di Kalimantan.

"Tentunya ini akan memberikan tambahan semangat, tambahan energi buat kita semua untuk meneruskan perjuangan tulus kita untuk memperjuangkan tujuan mulia kita untuk menjadikan Pak Prabowo, juga Mas Gibran sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029," ujar Rosan dalam sambutannya, Minggu.