PIKIRAN RAKYAT - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus ada dana kampanye Pemilu 2024 yang mengalir dari aktivitas pertambangan ilegal. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengatakan, dugaan dana kampanye mengalir dari berbagai tindak pidana, satu di antaranya dari pertambangan ilegal dengan nilai transaksi hingga triliunan rupiah.

"Pada prinsipnya, kita ingin kontestasi dilakukan melalui adu visi-misi bukan kekuatan ilegal, apalagi yang bersumber dari sumber ilegal," kata Ivan dikutip Pikiran Rakyat dari Antara.

Ivan mengatakan, pihaknya menemukan beberapa kegiatan kampanye yang dilakukan tanpa pergerakan transaksi dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). "Artinya ada ketidaksesuaian. Pembiayaan kampanye dan segala macam itu dari mana kalau RKDK tidak bergerak? Kita melihat ada potensi seseorang mendapatkan sumber ilegal untuk membantu kampanye," kata Ivan.

Terkait dugaan itu, Ivan mengatakan, pihaknya sudah membuat laporan dugaan ini ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Sudah kami sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya luar biasa. Saat ini kami masih menunggu respons dari Bawaslu dan KPU," ucap Ivan menambahkan.

Menanggapi itu, anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid meminta PPATK melanjutkan proses temuan itu apabila memang fakta yang diperoleh telah dapat dipastikan.

"Ya, tentu ditelusuri, ya, karena PPATK untuk kepentingan orang banyak. Kalau memang faktanya ada proses, dilanjutkan, jangan didiamkan," kata Jazilul di Sekretariat Perubahan, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Desember 2023.

Menurut Jazilul, kalau hal tersebut sudah dapat dipastikan, maka mesti langsung dikoordinasikan dengan aparat hukum. Di sisi lain, dia khawatir kalau permasalahan tersebut belum jelas maka yang terjadi adalah tudingan atau fitnah ke pihak-pihak tertentu.

"Dari dulu, PPATK selalu meluncurkan isu-isu yang pada akhirnya tidak jelas ujungnya. Jadi ini kaitannya ngomong lagi soal dana tambang untuk pemilu, nanti diusut dibuka gak jelas ujungnya," kata Jazilul yang juga Wakil Ketua Umum PKB itu.

"Kalau sudah clear, ndak usah perlu dipublikasi, koordinasikan dengan aparat hukum lainnya. Tetapkan siapa masalah di situ," ucap dia.

"Itu lebih bagus, daripada nanti kami terus menuding sana sini, kita nuding A, nuding B. Pasti tudingan kita akan jelas tuh arahnya. Iya kan, nanti kalau begitu kami menuding," ujarnya lagi.***