PIKIRAN RAKYAT – Presiden Joko Widodo belum menentukan calon Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) baru pengganti Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej yang berstatus tersangka kasus dugaan gratifikasi.

“Belum, belum, belum (ada),” kata Jokowi singkat usai meninjau proyek MRT Jakata Fase 2 di kawasan Monas, Jakarta, Jumat, 15 Desember 2023.

Penetapa status tersangka Eddy dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada 9 November lalu.

"Penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tandatangani sekitar dua minggu lalu," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Selain Eddy, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain dalam perkara gratifikasi sebesar Rp7 miliar itu.

"Empat tersangka, dari pihak tiga penerima, pemberi satu," kata Alex.

Kini Eddy Hiariej sudah mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri tersebut dikonfirmasi oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

"Jadi ada surat pengunduran diri Pak Wamenkumham kepada Bapak Presiden yang akan segera disampaikan ke Bapak Presiden," kata Ari di Gedung Kemensetneg, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Desember 2023.

Eddy Hiariej Diusir Saat Rapat

Dalam rapat kerja DPR bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, keberadaan Eddy Hiariej menarik perhatian salah satu anggota Komisi III.

Benny K Harman mendesak agar Eddy Hiariej terlebih dulu menjelaskan statusnya dalam perkara hukum dugaan gratifikasi dan suap.

“Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Wamenkumham, ada Wakil Menteri Hukum dan HAM. Apa ada yang tidak tahu status (hukum) beliau ini?,” kata Benny di Gedung DPR pada Selasa, 21 November 2023.

Dia mempertanyakan kehadiran Eddy dalam aktivitas kenegaraan meski statusnya sudah tersangka.

“Yang oleh semua pihak diketahui status beliau ini Wamenkumham ini TSK, ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa upaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya,"

“Kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelskan hal-hal yang ditanyakan Divisi III terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini,” kata anggota dewan dari Partai Demokrat ini.

Jika enggan menjelaskan statusnya sebelum rapat dimulai, Benny menyarankan agar Eddy meninggalkan ruang rapat.

“Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Oleh sebab itu, kami mohon ada clear dululah soal itu,” ujarnya.***