Madiun (beritajatim.com) – DPD RI fokus pada upaya menjadikan desa sebagai pilar ekonomi bangsa dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki desa, mulai dari kekayaan alam hingga warisan budaya. Salah satu langkah yang tengah diperhatikan adalah bagaimana desa mampu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, pada acara “Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Madiun” dengan tema “Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” di Kantor Bupati Madiun pada Rabu (22/11/2023), menyoroti pentingnya optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai peran penting dalam upaya ini.

“DPD RI kini menggalakkan optimalisasi BUMDes karena kehadirannya telah diatur dalam perundang-undangan dan terbukti efektif. BUMDes yang kuat dapat meredam dominasi tengkulak, menjadikan pendirian BUMDes sebagai pilar kemandirian ekonomi desa,” ujar LaNyalla.

Menurut LaNyalla, mengelola proses produksi melalui BUMDes jauh lebih menguntungkan daripada dilakukan secara individu, karena melibatkan partisipasi banyak orang dan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Desa.

BACA JUGA:
LaNyalla Sebut Wajar Dana Desa Semakin Besar Tiap Tahun

BUMDes juga mampu mengurangi peran tengkulak dalam menentukan harga pasar, yang selama ini menjadi penghubung utama bagi petani atau peternak kecil dengan pasar.

“Dengan BUMDes mengorganisir petani kecil untuk menjual hasil pertanian langsung ke Bulog, tengkulak tidak lagi memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga. Ini akan memberikan hasil yang lebih layak bagi para petani kecil,” ungkapnya.

LaNyalla juga menekankan perlunya kembali kepada prinsip bernegara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, sistem bernegara ini menempatkan negara dalam posisi yang kuat dalam mengelola kekayaan alam dan sektor produksi yang penting bagi kehidupan masyarakat.

“Ini adalah sistem yang perlu kita perbaiki dan kembalikan sesuai dengan semangat asli UUD 1945, bukan dengan mengganti sistem secara total,” ujarnya.

BACA JUGA:
LaNyalla: Pilpres Langsung Tak Cocok, Hasilkan Polarisasi

Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk Asisten Administrasi Umum Kabupaten Madiun, Achmad Romadhon, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun, Supriadi. Keseluruhan diskusi tersebut menjadi panggung penting dalam menjalankan peran desa sebagai motor ekonomi yang vital bagi kesejahteraan bangsa. [beq]