KNews.id – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengomentari soal ide KTP Sakti yang diusung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud MD. Hal tersebut dinilai tak efektif.

“Ada KTP sakti itu, nanti proyek lagi kalau KTP lagi nanti kalau sudah proyek ujung-ujungnya ‘digigit’ lagi,” ujar Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid.

Lebih lanjut, Nusron menyinggung soal adanya pasangan calon yang diperiksa KPK karena kasus e-KTP. Namun dia tidak membeberkan secara detail sosok paslon tersebut.

“Ingat loh ada pihak-pihak tertentu bahkan paslon tertentu yang pernah diperiksa oleh KPK gara-gara KTP beginian jadi enggak usah buat ide yang aneh-aneh yang ada saja dijalankan sudah baik,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memprogramkan KTP Sakti guna mewujudkan kesejahteraan rakyat jika pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terpilih pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024.

“Kita bekerja keras untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029,” ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam safari politik bertempat di Gedung As-Sakinah Kabupaten Lebak, Banten.

Program KTP Sakti, kata Hasto, singkatan dari Satu Kartu Terpadu Indonesia, sehingga rakyat miskin lebih mudah untuk menerima bantuan jaminan sosial. Penyaluran program KTP Sakti tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin penerima manfaat.

Masyarakat cukup menyertakan KTP Sakti untuk dapat menerima manfaat dari Kartu Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu PKH, dan juga ada program satu keluarga satu sarjana serta beras miskin (raskin). “Untuk mendapatkan program bantuan jaminan sosial itu tentu cukup menunjukkan KTP Sakti sehingga pelayanan mudah dan tidak repot-repot,” ujar Hasto.

Menurut dia, dengan adanya program KTP Sakti untuk rakyat miskin maka tidak perlu lagi banyak kartu karena nantinya semua data terintegrasi dengan pusat data. Ia menyebut program KTP Sakti itu merupakan komitmen pemerintah terhadap rakyatnya, sehingga wajib diberikan pelayanan yang lebih mudah dan tidak boleh berbelit-belit.

“Kami minta kader di Lebak dan Banten dapat mengampanyekan KTP Sakti ke masyarakat untuk kemenangan pasangan Ganjar-Mahfud yang berkomitmen untuk pemenuhan hak rakyat Indonesia,” tutur Hasto.  (Zs/Ops)