Imbas segelintir temuan pungutan liar di Kota Surabaya, sejumlah aturan bahkan kebijakan baru muncul dan segera terlaksana. Segala peluang aksi buruk itu ditutup, termasuk pelayanan publik yang masih lambat dan sulit harus dipercepat.

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya melakukan apel pengarahan besar-besaran. Selama dua hari berturut-turut, ribuan ASN kelurahan dan kecamatan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikumpulkan di Balai Kota Surabaya sejak Senin (30/1/2023).

Ia menegaskan, ada sanksi yang menanti bagi siapa saja yang masih berani menarik pungli. Pelayanan publik khususnya perizinan yang masih lambat, ia minta dipercepat maksimal tujuh hari, atau kepala dinas dan kepala bidang terkait harus berhenti.

Sebagai bentuk tanggung jawab, pejabat Pemkot Surabaya diminta menyerahkan nomor telepon pribadi yang masih aktif untuk dibuka ke masyarakat.

“Sebenarnya saya mau nomor Kadis (Kepala Dinas), Kasi (Kepala Sie), Kabid (Kepala Bidang) itu masyarakat harus tahu lah, jadi kalau ada kesulitan bisa langsung kontak. Ada kesulitan perizinan malah ngomong ke Wali Kota. Lama-lama Wali Kota semua tidak usah kabid, tidak usah kepala dinas,” kata Eri, Rabu (1/2/2023).

Eri minta, tidak ada lagi masyarakat yang meminta tolong dengan imbalan uang ke petugas dari Pemkot Surabaya.

“Jangan ngomong sungkan, jangan ada rasa terima kasih, tidak. Karena ini semua kewajiban pemerintah. Kalau anda cinta Kota Surabaya, tolong jangan pernah memberikan sesuatu kepada ASN yang melakukan perizinan dan pelayanan publik,” terangnya.

Terpisah Muhammad Fikser Kepala Diskominfo Kota Surabaya mengaku segera menyiapkan nomor-nomor telepon seluruh pejabat Pemkot Surabaya dan akan dibagikan di sosial media.

“Akan kita siapkan nomor-nomor pejabat seluruh Pemkot Surabaya mulai Sub Kor, Bidang, Lurah, Camat, Kabag, Kadis, Asisten, Sekda, kita akan buat per dinas-dinas,” kata Fikser.(lta/ihz/dfn)