Antv – Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni mendapat kesempatan berbicara dalam sesi Talkshow “B5. Role of ACCTHPC: towards FOLU Net Sink 2030 and Haze Free ASEAN by 2030” sebagai bagian dari the 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change di Uni Emirat Arab, 10 Desember 2023.

ACCTHPC (Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control) atau Pusat Koordinasi Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas, merupakan instrumen kerja sama antara negara-negara ASEAN dalam mengatasi dampak asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Penandatanganan kesepakatan kerja sama negara-negara ASEAN melalui ACCTHPC ini berlangsung saat KTT ASEAN di Jakarta, September silam.

Sedangkan Conference of the Parties atau COP merupakan pertemuan tahunan yang diinisasi oleh PBB untuk menilai capaian negara-negara anggota dalam menekan emisi karbon.

Pada COP ke-28 ini, Paviliun Indonesia menggelar gelar wicara atau talkshow untuk menjabarkan tentang langkah yang telah dan sedang dilakukan dalam menekan emisi karbon. Adapun Fatoni berkesempatan berbagi pengalaman dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dijalankan oleh Pemprov Sumsel di tahun 2023.

Dalam paparannya berjudul “Role of Local Government to Support the Operationalization of ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC)”, Fatoni menjabarkan perkembangan kondisi terbaru, yakni terjadi penurunan hotspot atau titik panas.

“Pada tahun 2015, jumlah hotspot tercatat sebanyak 27.043 titik, kemudian menurun menjadi 23.818 titik di tahun 2019, dan berkurang lagi menjadi 19.849 titik di tahun 2023 ini. Kondisi ini dapat menjadi indikasi adanya keberhasilan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang efektif yang dilakukan Provinsi Sumatera Selatan,” tuturnya.

Tren penurunan titik panas ini, Fatoni melanjutkan, juga ekuivalen dengan luas area yang terbakar. Dilaporkan, pada tahun terjadinya El-nino di tahun 2015, areal yang terbakar mencapai luasan 638.582 ha. Kemudian mengalami penurunan pada 2019 menjadi 317.885 ha dan kembali berkurang signifikan menjadi 109.460 ha pada 2023.

“Data ini dapat menjadi indikasi adanya keberhasilan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang cukup berhasil yang dilakukan parapihak secara kolaboratif di Provinsi Sumatera Selatan,” kata dia.

Menurut Fatoni, berdasarkan data sebaran asap berdasarkan arah angin yang dikeluarkan The ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) maka terlihat bahwa tidak terjadi pergerakan asap yang melintasi batas negara yang berada di sekitar Sumatera Selatan maupun Pulau Sumatera.

Walau demikian, Pemprov Sumsel tetap konsisten menjalankan berbagai upaya untuk mencegah karhutla, mulai dari monitoring, penetapan kebijakan, pencegahan, hingga penegakan hukum.

Terkait upaya monitoring, Pemprov Sumsel memanfaatkan aplikasi SONGKET Sumsel (Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Provinsi Sumatera Selatan). Aplikasi ini merupakan sistem informasi berbasis WebGIS sebagai pendeteksi dini kebakaran hutan dan lahan.

“Melalui SONGKET Sumsel, maka pengambilan keputusan dalam pencegahan dan pemadaman serta penegakan hukum karhutla di Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih efektif dan efisien karena lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat,” kata Fatoni.

Pemprov Sumsel juga mengeluarkan sejumlah kebijakan, yakni SK Gubernur Sumsel No. 269 tahun 2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Karhutla Tahun 2023; serta Gubernur Sumsel No.302 tahun 2023 tentang Pembentukan Pos Komando Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Karhutbunlah.

Kemudian pada langkah pencegahan, Pemprov Sumsel menggandeng aparat keamanan seperti TNI, Polri, hingga semua Organisasi Perangkat Daerah terkait.

“Kami juga menjalankan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) berupa hujan buatan sebanyak 12 Kali selama periode Juni sampai dengan November. Kegiatan TMC ini utamanya ditujukan untuk membasahi wilayah-wilayah yang sudah cukup lama tanpa hujan, terutama pada lahan gambut,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Dirjen Bina Keuangan Daerah di Kemendagri.

Upaya pemadaman hutan dan lahan terbakar ini dilakukan secara terkoordinasi dalam satu komando oleh Sub Satgas Operasi Darat. Adapun untuk wilayah yang sulit dijangkau, satgas tersebut melakukan pemadaman dengan metode Pemadaman Udara (Water Bombing).

“Ada pula upaya penerapan kearifan lokal yaitu mengaktifkan Sub Satgas Doa untuk melakukan Salat Istisqa untuk segera diturunkan hujan. Dilaksanakan serentak melibatkan unsur TNI, Polri, Pemda, dan Masyarakat di Sumsel. Praktik ini dilakukan ketika hari tanpa hujan atau musim kemarau sudah cukup panjang,” imbuh Fatoni.

Sedangkan terkait penegakan hukum. Pemprov Sumsel melibatkan aparat seperti Polda Sumsel, Gakkum KLHK RI dan Kejaksaan. Seluruh upaya ini, sebut Fatoni, menjadi bukti kesiapan Pemprov Sumsel dalam mengimplementasikan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di tingkat tapak. Ia pun berharap kerja sama dalam pengendalian karhutla dapat lebih ditingkatkan.