JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan dengan salah satu substansinya adalah soal Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Pada pengantar sidang, Jokowi menyatakan, Nataru merupakan momen rutin yang tetap harus ada perencanaan.

Dia minta kepada Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy dan Menkopolhukam Mahfud Md untuk mempersiapkan dengan baik. “Terutama terkait dengan transportasi dan pasokan serta distribusi bahan pokok,” katanya.

Adanya pergerakan manusia yang diprediksi mencapai 107 juta pergerakan orang saat Nataru. Menurutnya ini merupakan jumlah yang banyak.

Jokowi menyinggung harga bahan pokok yang meroket. Terutama beras dan cabai. Namun tidak merata dari satu daerah dengan daerah lain. “Ada provinsi yang harga cabai ya Rp 50 ribu dan di Jawa Rp 110 ribu,” tuturnya. Jokowi menyebut ini merupakan masalah pasokan dan distribusi.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi seusai sidang mengatakan untuk beras ada masalah pada distribusi. Sementara cabai terkendala dengan banyaknya konsumsi daripada produksi. Dia menyebut Jokowi memerintahkan agar bantuan pangan untuk terus dilanjutkan. “ Cabai itu yang harus dikerjakan adalah memperpanjang umur simpannya,” tuturnya.

Dia menyebut pemerintah daerah terutama dihias yang mengurusi pangan dan pertanian untuk mencari solusi ini. Sebab ada daerah yang harga bahan pokoknya murah dan yang lainnya mahal. Arief menyebut jika tidak ada solusi maka tiap tahun akan terjadi masalah yang serupa.

Menko PMK Muhadjir seusai rapat menyebut Kepala Negara meminta perhatian pada kenaikan bahan pokok. Sehingga meminta kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab terhadap hal ini untuk mengatasi kenaikan harga. “Diminta untuk turun ke lapangan agar ketersediaan dan distribusi bahan pokok dan BBM berjalan lancar dan baik,” ucapnya.

Muhadjir juga menyatakan bahwa Pemda dihimbau untuk umat Kristiani yang belum memiliki gereja atau kesulitan untuk melaksanakan ibadah Natal agar diberikan fasilitas. Yang bisa digunakan adalah kantor pemerintah. Terutama kantor kementerian agama. “Menteri Agama sudah usulkan itu agar bisa beribadah dengan khusuk,” ungkapnya.

Hal ini merupakan evaluasi dari tahun sebelumnya. Muhadjir berharap tingkat kepuasan masyarakat meningkat. “Sudah ada identifikasi dari Kementerian Agama dan Kemendagri dimana daerah yang mengalami (kesulitan ibadah Natal). Nanti saya minta laporannya,” tutur Muhadjir.

Sementara untuk lalu lintas, dari evaluasi tahun sebelumnya, yang menjadi perhatian adalah penyeberangan. Muhadjir menyatakan tahun lalu yang menjadi titik macet adalah Gili Manuk-Ketapang. Pemerintah telah mempersiapkan pelabuhan di Situbondo. Ini untuk kendaraan besar seperti truk. “Yang ke NTB dan NTT serta tidak ke Bali bisa menyeberang lewat Situbondo,” ungkapnya.

Puncak arus mudik saat libur Natal 2023 diprediksi terjadi pada 22-23 Desember 2023. Kemudian puncak arus baliknya pada 26-27 Desember 2023. Sedangkan, puncak arus mudik libur tahun baru 2024, diperkirakan terjadi antara 23 sampai 30 Desember 2023. Untuk puncak arus baliknya akan terjadi pada 1-2 Januari 2024.

“Berdasarkan survei dari Kementerian Perhubungan diperkirakan jumlah yang akan melakukan pergerakan itu ada 107,63 juta orang. Ada peningkatan sekitar 143 persen dari tahun 2022-2023,” paparnya usai memimpin rakor tingkat menteri dan kepala lembaga terkait Nataru, di Kantor Kemenko PMK, kemarin (11/12).

Pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah guna mengantisipasi pergerakan ratusan juta warga di masa libur panjang tersebut. Diantaranya, pengaturan lalu lintas untuk transportasi darat yang bakal ditangani oleh Korlantas Polri, pembelian tiket online untuk penyebrangan yang diperluas dan mengikuti zona khusus yang ditetapkan PT ASDP, peningkatan layanan rest area, penaikan jalur-jalur tol, hingga penambahan jadwal penerbangan, kalap, dan kereta api. ”Karena libur natal tahun baru ini bersamaan dengan libur sekolah dan pergerakan masa kampanye 2024, maka kita harus menyiapkan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Kemudian, lanjut dia, guna meningkatkan aspek keselamatan dan kelancaran selama periode mudik Nataru bagi masyarakat di sekitar Jabodetabek, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyediakan mudik bareng gratis libur Nataru. Diperkirakan ada 3600 orang penumpang yang akan diantarkan menggunakan 9 bus dan 120 motor yang diangkut dengan 4 unit truk.

Muhadjir mengimbau, langkah Kemenhub ini bisa diikuti kementerian dan lembaga lain. Termasuk, perusahaan-perusahaan swasta. “Karena berdasarkan pengalaman selama ini, semakin banyak yang menyediakan fasilitas mudik gratis, perjalanan gratis, itu akan meringankan beban dan memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan,” paparnya.

Dengan begitu, imbuh dia, masyarakat yang berlibur dengan tujuan bergembira ataupun untuk melaksanakan ibadah bisa khidmat.

Sementara pada kesempatan lain, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Kemenhub telah melakukan kajian terkait titik rawan kemacetan atau penumpukan. Hasilnya terdapat tiga titik, yakni Jalan Tol Cikampek, akses Pelabuhan Merak dan akses Pelabuhan Ketapang. “Itu karena lonjakan pemudik atau penumpang yang diprediksi naik hingga 107 juta orang,” paparnya.

Langkah yang dilakukan adalah dengan meningkatkan fasilitas di ketiga titik tersebut. Serta, menyiapkan rekayasa lalu lintas saat kepadatan mulai terjadi. “Kami siapkan semua,” jelasnya.

Dia mengatakan, yang paling penting untuk menurunkan angka kecelakaan. Yang paling besar mengalami kecelakaan itu sepeda motor. “Saya himbau jangan pakai sepeda moyor. Ini saya ulang terus karena nyawa warga begitu penting,” jelasnya di Kantor Kemenhub kemarin.

Lebih detail, Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhananjalur menjelaskan titik-titik rawan kemacetan selama periode Nataru. Menurutnya, ada tiga klaster yang akan menjadi perhatian khusus pihaknya. Yakni, jalan tol, pelabuhan, dan daerah wisata.

Untuk klaster jalan tol, mulai Sumatra sampai Probolinggo, Aan sudah menandai sejumlah lokasi yang diprediksi bakal jadi sumber kemacetan. Misalnya, rest area. Pihaknya akan mengatur secara khusus traffic flow di rest area agar tidak menghambat arus lalu lintas yang ada di belakangnya.

Kemudian, beberapa bottleneck atau penyempitan di jalur tol. “Ini juga sudah kita antisipasi, terutama di kilometer 87 (Cipali, red). Tentu nanti ada pelambatan, sehingga akan dilakukan beberapa rekayasa lalu lintas di sana,” ungkapnya.

Sementara, untuk jalur arteri dan jalur wisata, kepolisian telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan rekayasa lalu lintas apabila ada indikator-indikator jumlah kendaraan atau PC ratio yang ada di penggal jalan tersebut. ”Artinya ketika terjadi kemacetan di jalur wisata, kita akan mengambil langkah-langkah pengalihan arus maupun one way sepenggal ataupun contraflow nantinya,” jelasnya.

Pada penyeberangan, Aan mengaku jadi salah satu concern lantaran kerap terjadi penumpukan penumpang yang berimbas pada kemacetan panjang. terutama, di pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dan Merak-Bakaheuni.

Oleh karenanya, dia telah menyiapkan skenario delaying system ataupun buffer zone di area-area pelabuan. Sehingga supply kendaraan ke pelabuhan bisa terdistribusi.

Pada Nataru kali ini, angka Covid-19 juga melonjak. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan kenaikan Covid-119 tidak signifikan. Sehingga tidak menjadi pembicaraan pada Sidang Paripurna. “Stok vaksin masih 4,1 juta vaksin. Masih bisa dipakai,” ucapnya. Dante menggarisbawahi agar distribusi vaksin Covid-19 dimasifkan agar vaksinasi bisa dilaksanakan.

Lalu bagaimana dengan persiapan untuk kebencanaan? Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyatakan ada ancaman bencana hidrometeorologi. Sebab akhir tahun merupakan musim hujan. “Kami mendorong Pemda untuk menetapkan status siaga darurat. Jadi sebelum terjadi bencana Pemda dapat siap siaga dan pusat memberikan bantuan sumber daya ke daerah,” ungkapnya.

BNPB mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Imbauan Dalam Rangka Antisipasi Kejadian Bencana pada Masa Libur Natal dan Tahun Baru 2023. Surat edaran ini ditujukan kepada wilayah yang dilalui jalur mudik dengan wilayah tingkat kerawanan bencana seperti Provinsi Lampung dan Bali. BNPB juga merilis peta jalur mudik rawan bencana. “Peta rawan bencana banjir, cuaca ekstrem, dan rawan longsor,” tuturnya. (lyn/idr/mia/jpg)