tirto.id - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera membuka sejumlah nama yang layak untuk maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Nama-nama tersebut antara lain Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono; Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; hingga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

“Kalau menurut saya, Mas Anies kuat di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera. Oleh karenanya pasangannya harus yang kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau nggak ada Jateng dan Jatim itu berat," kata Mardani di Gedung DPR RI pada Rabu (5/10/2022).

Mardani menambahkan, “Oleh karenanya, AHY menjadi salah satunya, Bu Khofifah itu sesuatu, Mas Ganjar juga mungkin.”

Mardani juga membuka kemungkinan agar kader partainya bisa menjadi cawapres pendamping Anies. Sejumlah nama diajukan seperti mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid.

“Kami mengajukan Kang Aher, ada juga ustaz Hidayat Nurwahid, dan kita ingin otoritas capres harus dihargai. Dan formasi yang berpotensi menang. Kalau memaksa nanti akhirnya belum tentu menang,” kata dia.

Anggota Komisi II DPR itu menambahkan, partainya masih dalam tahap musyawarah mengenai pengumuman capres. Mardani berharap deklarasi capres bisa berbarengan dengan pengumuman koalisi dan juga cawapres.

“Saat ini hubungan koalisi kita dengan Nasdem dan Demokrat sudah naik 82 persen. Kenapa hanya 2 persen? Karena yang terpenting kita adalah alon-alon asal kelakon (pelan-pelan yang penting jalan)," ujarnya.

“Kita berharap bisa melengkapi sejumlah persyarat seperti presidential threshold menjadi 20 persen. Kalau sudah firm baru capres dan cawapres. Kalau bisa juga membahas mengenai program kerja dan line up kabinet,” kata dia.

Meskipun Nasdem sudah lebih dulu mendeklarasikan Anies menjadi capres, PKS tetap menghargai dan tidak merasa terdahului. Walaupun sebelumnya sempat disepakati untuk deklarasi capres secara bersamaan.

“Kami apresiasi, sama Nasdem, dan PKS sampai saat ini masih musyawarah. Maunya kita barengan. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang membuat kita mengikhlaskan biar Nasdem duluan," terangnya.