Sentimen
Netral (72%)
11 Des 2023 : 10.31
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Pulo, Pulo Gadung

Kasus: pengangguran

Partai Terkait

Kritik Pemerintah soal Pembangunan IKN, Presiden PKS: Kita Masih Punya Banyak PR yang Belum Selesai

11 Des 2023 : 17.31 Views 3

Jitunews.com Jitunews.com Jenis Media: Nasional

Kritik Pemerintah soal Pembangunan IKN, Presiden PKS: Kita Masih Punya Banyak PR yang Belum Selesai

Ahmad Syaikhu ragu pemindahan ibu kota negara membuat pembangunan di Indonesia bisa merata.

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Presiden PKS Ahmad Syaikhu meragukan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara sebagai solusi pemerataan pembangunan. Dia mengingatkan pemerintah mengenai banyaknya persoalan yang belum ditangani dengan baik, salah satunya kemiskinan.

“Solusi pemerataan adalah pindah ibu kota? Apa iya? Kita masih punya banyak PR yang belum selesai. Angka kemiskinan, pengangguran, harga kebutuhan pokok yang mahal, dll,” kata Ahmad Syaikhu dalam keterangan tertulisnya, disitat Minggu, 10 Desember 2023.

Anggota DPR RI itu menilai pemerataan bisa dicapai dengan membangun seluruh daerah di Indonesia, bukan menumpahkan mega anggaran negara hanya pada satu kota.

Setuju dengan Mendagri Tito, PKS: Semua Mesti Kawal RUU DKJ

“Jika solusinya adalah membangun? Bangunlah seluruh wilayah di Indonesia,” ujar Ahmad Syaikhu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pembangunan IKN bertujuan untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan menumbuhkan titik ekonomi baru. Kendati begitu, ia menekankan perlunya proses yang tidak singkat untuk menggapai tujuan itu.

“Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan tidak sehari-dua hari, setahun-dua tahun,” terang Jokowi di Hutan Kota JIEP, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta, Rabu, 29 November 2023.

Jokowi kemudian menjelaskan, sebesar 58 persen produk domestik bruto (PDB) ekonomi Indonesia terdapat di Pulau Jawa. Dia meyakini keberadaan IKN dapat menambah titik perekonomian baru sehingga tidak lagi Jawa-sentris.

Jawab Anies Soal IKN, Mahfud Md: Kalau Batalkan Undang-Undang Negara Jadi Kacau

Sentimen: netral (72.7%)