MerahPutih.com - Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan praktik-praktik nepotisme kembali menggerogoti demokrasi di Indonesia setelah 25 tahun usia reformasi. Perbuatan menguntungkan keluarga elite kekuasaan tersebut mengingatkan masyakat pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Suharto.

Hal itu disampaikan Ikrar dalam acara Panggung Rakyat bertema Bongkar yang diselenggarakan Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (9/12).

Baca Juga

Goenawan Muhammad hingga Mantan Pimpinan KPK akan Orasi di Konser Musik Bongkar

“Padahal kita tahu pemerintahan yang lalu di era Orde Baru itu kita melakukan demonstrasi menggoyang pemerintahan Pak Harto yang intinya adalah meniadakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan ternyata 25 tahun kemudian setelah reformasi itu nepotisme kembali ada,” kata Ikrar.

Ikrar menuturkan Pilpres 2024 menjadi momentum untuk mengembalikan demokrasi ke kedaulatan rakyat. Para pemegang hak suara punya peran penting untuk mencegah orang yang pernah melangggar Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi presiden, pun mencegah calon pemimpin yang memiliki rekam jejak melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi.

“Anda tahu kalo anda nanti juga melihat mudah-mudahan pemimpin bangsa kita bukan yang pernah melanggar HAM. Jangan juga keluarga dari pemimpin yang berupaya untuk mencegah penindakan korupsi berlangsung di negeri ini,” ujarnya.

Baca Juga

Prabowo Sampaikan Belasungkawa pada Keluarga Korban Erupsi Gunung Marapi

Lebih lanjut, Ikrar menjelaskan, pentingnya memilih pemimpin yang memiliki integritas di bidang HAM maupun pemberantasan korupsi. Menurutnya, perbuatan koruptif dapat membawa kesengsaraan karena anggaran untuk kesejahteraan rakyat di korupsi.

“Dan nanti juga jangan kemudian hanya tangan di bawah terus menerus dari tahun ke tahun karena itu tidak menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang bermartabat,” ucapnya.

Ikrar meminta masyarakat untuk cermat memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Dia menyebut masyarakat memiliki tugas menentukan masa depan Indonesia pada 2045.

“Jangan mau tangan di bawah terus kita yang harus menentukan ke mana arah negeri ini supaya 2045 ini kita bisa menjadi bangsa yang besar,” tuturnya.

Selain bersih dari perbuatan melanggar HAM dan Korupsi, kata Ikrar, masyarakat juga harus mencermati program-program yang ditawarkan tiga pasangan calon seperti keberpihakan pada pemenuhan akses pendidikan di semua jenjang.

“SDM kita juga bagus dan kemudian biaya sekolah dari SD sampai SMA itu gratis dan mudah-mudahanuntuk perguruan tinggi negeri juga bisa dimurahkan, kenapa demikian? Karena kita tahu untuk masuk perguruan tinggi negeri mahalnya Naudzubillah Min Dzalik,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Kritik Penguasa, Anak Wiji Thukul Riuhkan GBK dengan Puisi “Momok Hiyong”