Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya menyatakan penolakannya terkait dengan wacana penunjukan gubernur oleh presiden dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).

Ia menilah hal ini telah mencederai demokrasi karena presiden akan merenggut hak rakyat. Mekanisme itu akan meniadakan pilkada yang selama ini ada di Jakarta.

Baca Juga: Mengatasi Pengungsi Rohingya, Elite NasDem: Jangan Hanya Diurus Sekelas Pemkot

“Meniadakan pilkada sama juga dengan meniadakan hak rakyat dalam proses berpolitik,” tegasnya dilansir pada Sabtu (9/12).

Legislator NasDem itu menekankan, pemilihan langsung termasuk dalam memilih kepala daerah adalah buah perjuangan dari reformasi 98. Ini harus tetap dijaga dan dirawat.

“Demokrasi yang sehat itu bertitik pijak pada kesadaran warga yang kemudian memiliki hak politik. Ketika terjadi inisiatif-inisiatif seperti ini, maka yang harus bergerak menjaga ini, selain political society yaitu DPR, juga warga yang sadar untuk sama-sama merawat kewarasan berpikir dan menjaga demokrasinya,” tegasnya.

Lebih lanjut Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu mengingatkan agar tidak melupakan sejarah. Pilkada secara langsung juga telah melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas.

Baca Juga: Soal Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, NasDem: Kalau Mau, Semuanya Aja Sekalian!

“Jasmerah, jangan lupa dengan sejarah. Pilkada banyak menghasilkan pemimpin yang juga menginspirasi. Salah satunya Pak Jokowi lahir dari Pilkada. Jangan kemudian, muka buruk cermin dibelah,” tukas Willy.

Baca Juga: Tutup Adira Festival, Adira Finance Hadirkan Konser Dewa 19 Gratis di Makassar

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.