Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa 42 persen publik di Indonesia mempercayai misinformasi atau berita bohong tentang pemilihan umum (pemilu).

Budi Arie mengatakan, hal itu tentu menjadi tantangan pihaknya untuk memberantas beredarnya berita bohong terkait pemilu yang dapat merusak jalannya demokrasi.

"Berdasar data bahwa 42 persen publik Indonesia percaya misinformasi seputar pemilu," ungkap Budi Arie di Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023).

Ia mengatakan, apabila hal tersebut tidak segera diantisipasi, maka kekacauan informasi dapat melahirkan polarisasi.

"Itu juga akan berdampak pada kepercayaan terhadap demokrasi, penyelenggara pemilu serta penyelenggaraan pemilu itu sendiri," jelasnya.

Kemudian, ia pun memberikan contoh terkait dampak dari merebaknya berita bohong jelang pemilu, seperti di Amerika Serikat.

"Sebagai contoh informasi palsu terkait kecurangan pemilu, Amerika Serikat, di tahun 2022 mengakibatkan persekusi demokrasi. Keberadaan pasukan siber berbasis politik identitas, memperkuat polarisasi berbasis agama," paparnya.

"Lalu, etnis di Malaysia pada pemilu terakhir kemarin dan penyebaran narasi politik identitas dan penurunan kepercayaan, di India juga pada pemilu terakhirnya," imbuh dia.

Menurut dia, pengalaman di Amerika Serikat, Malaysia dan India dapat menjadi pelajaran untuk kita bersama.

"Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas karena pada hakikatnya pemilu itu ajangnya kedaulatan rakyat, pemilu itu adalah sarana, dan alat demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan demokratis dengan masyarakat yang juga demokratis," katanya.

Maka dari itu, Budi Arie mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama meningkatkan aktivitas dan tidak mudah percaya oleh suatu berita.

"Apalagi ikut andil dalam menyebarkan hoaks atau berita berita palsu, kita mengharapkan pemilu ini bisa kita lalui dengan semangat persatuan nasional, kebersamaan karena kita percaya pada bangsa yang satu yang akan bisa mewujudkan sebuah kemajuan sebuah negara, untuk Indonesia maju. Dan masyarakat ikut membawa misi kita semua agar Indonesia bisa menjadi negara maju di tahun 2045," pungkasnya. (rpi/ebs)