Sampang (beritajatim.com) – BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Sampang mengingatkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentang Undang-undang nomor 43 Tahun 1999 yang di dalamnya mengantur larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlibat langsung dalam politik praktis.

Tidak hanya itu, PNS juga dilarang berfoto dengan sembilan gaya jari selama masa Pemilu 2024. Larangan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) nomor 22 Tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu.

Kepala BKPSDM Sampang, Arif Lukman Hidayat mengatakan, pemerintah meminta kepada PNS untuk menjaga netralitas pada pelaksanaan Pemilu 2024. “PNS dan petugas keamanan harus netral di setiap tahapan hingga pelaksanaan pemilu selesai,” terangnya, Minggu (26/11/2023).

Pria yang akrab disapa Yoyok ini juga menegeskan, bagi PNS yang melanggar akan mendapatkan sanksi mulai dari peringatan sampai pidana. “Setiap instansi diharapkan melakukan sosialisasi di lingkungan masing-masing. Jadi tidak ada lagi PNS yang menganggap dirinya tidak paham dan tidak tahu tentang larangan berpolitik,” tegasnya.

BACA JUGA: Surati Menpan RB, 66 Penjaga Sekolah di Sampang Minta Diangkat Jadi PNS

Tidak hanya itu, berfoto dengan pose yang mencerminkan simbol atau atribut partai dianggap sebagai pelanggaran disiplin PNS. “Berfoto dengan simbul jari juga harus hati-hati, jangan sampai PNS bergaya namun tidak mengetahui artinya,” pungkasnya. [sar/suf]