Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai klausul gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden sebagai muslihat yang mendatangkan syak wasangka dalam kehidupan berdemokrasi.

Meski Jakarta telah lama menjadi daerah khusus dalam kehidupan bernegara, pembuatan payung hukum baru bagi Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota harus dilakukan secara bijaksana.

"Perumusan kebijakan atau undang-undang terkait eksistensi kota Jakarta semestinya dilaksanakan penuh hikmat dan kebijaksanaan, bukan rumusan yang penuh muslihat dan potensial mendatangkan syak wasangka dalam kehidupan demokrasi kita," kata Surya Paloh dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 Desember 2023.

Menurut Surya Paloh, memberikan status khusus kepada Jakarta lewat RUU DKJ adalah sikap yang penuh hikmat dan kebijaksanaan. Namun, penunjukan gubernur oleh presiden adalah perilaku gegabah.

"Tidak menikmati kehidupan demokrasi yang telah berlangsung selama hampir 25 tahun ini, serta mencederai rasa keadilan politik warga negara, khususnya warga Kota Jakarta," ujar Surya Paloh.

Karena itu, Surya Paloh menegaskan, Partai Nasdem menolak tegas RUU DKJ sepanjang klausul mekanisme pemilihan gubernur DKJ diserahkan langsung kepada pejabat presiden.

"Pilkada adalah salah satu mekanisme yang dibangun demi termanifestasikannya demokrasi dalam kehidupan politik kita. Maka tidak sepatutnya praktik politik yang menjadi amanat Reformasi '98 ini diubah dengan semena-mena," kata Surya Paloh.

Partai Nasdem mengajak segenap kekuatan prodemokrasi untuk menggugat RUU DKJ selama rumusan pemilihan pemimpin daerahnya mencederai semangat demokrasi dan otonomi daerah sebagai amanat dari Reformasi '98.

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan, partainya menolak klausul di RUU DKJ yang menyebut gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden.

Said menilai gagasan seperti itu justru menjadi mundur ke belakang. Jakarta saat menjadi ibu kota negara, sudah mempraktikkan proses demokrasi secara yang baik. Rakyat sebagai pemegang mandat demokrasi, bisa memilih langsung pemimpinnya.

Bahkan, kata Said, pemilihan gubernur Jakarta menjadi barometer demokrasi nasional karena tumbuhnya partisipasi kritis warga Jakarta.

"Praktik yang tumbuh baik ini hendaknya tidak ditarik lagi seperti zaman kegelapan, zaman otoritarian seperti masa orde baru," tegas Said, Kamis, 7 Desember 2023.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan dengan tegas menolak gagasan gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden.

Calon wakil presiden nomor urut satu itu menyampaikan, penunjukan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi di Tanah Air.

"Bahaya. Bahaya apabila dalam posisi yang menuju persiapan demokrasi yang lebih baik, harus diberi ruang yang lebih baik lagi," ujar Cak Imin di sela-sela kampanye di Bireuen, Aceh, Rabu, 6 Desember 2023.

"Kami menolak. Kami menolak total. Insyaallah mayoritas fraksi akan menolak, karena itu terlalu dipaksakan waktunya. Kita harus butuh persiapan yang baik, sehingga tidak seperti itu," tegas Cak Imin.

Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai, RUU DKJ tidak hanya terbatas mengenai Jakarta saja, tapi juga terkait dengan masa depan demokrasi di Indonesia.

"Jika ini disahkan jadi undang-undang, maka demokrasi kita akan mundur. Hak-hak warga Jakarta akan dihilangkan. Tentu ini tidak sejalan dengan semangat reformasi," ujar Ahmad Syaikhu dalam keterangan tertulis diterima Rabu, 6 Desember 2023.

Syaikhu menyebut, RUU DKJ inilah yang menjadi salah satu alasan munculnya gagasan PKS agar 'Jakarta Tetap Ibu Kota Negara', selain terkait pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Syaikhu lantas mengajak masyarakat untuk bersama-sama menolak RUU DKJ yang dianggap dapat membungkam dan merenggut kedaulatan rakyat Jakarta.

"Ayo kita suarakan bersama tolak RUU Daerah Khusus Jakarta" tegas Syaikhu.