"Tapi saya ingatkan ketika bicara dengan para tokoh masyarakat, siapa yang percaya bahwa ini akan selesai lima tahun? tidak ada. Siapa yang percaya ini akan selesai 10 tahun? Tidak ada. Siapa yang percaya ini akan selesai dalam 30 tahun? mulai ada yg

Ganjar dalam keterangannya disiarkan di Jakarta, Kamis, mengatakan telah bertemu dengan masyarakat adat di kawasan IKN, yang menyampaikan bahwa mereka hanya menjadi penonton saja.

Menurutnya, secara afirmasi masyarakat adat tersebut sudah terlibat sesuai kapasitas mereka masing-masing.

"Tapi saya ingatkan ketika bicara dengan para tokoh masyarakat, siapa ynh percaya bahwa ini akan selesai 5 tahun? tidak ada. Siapa yang percaya ini akan selesai 10 tahun? Tidak ada. Siapa yang percaya ini akan selesai dalam 30 tahun? mulai ada yg angkat tangan. Artinya apa? Artinya, sebuah transformasi pemindahan ibu kota negara ini butuh waktu, dan masyarakat di wilayah terdekat atau kalau boleh saya sebut masyarakat lokal kita bisa mempersiapkan diri," ujar Ganjar.

Ganjar mengatakan bahwa negara mesti membantu mempersiapkan masyarakat tersebut dengan pendidikan, dan tidak ada hal yang lain selain itu.

"Maka dengan skill (kemampuan) bagus, mereka bisa ada di posisi, paling enggak middle (menengah), 10 besar ya hebat. Tapi jangan sampai ada yang lower (di bawah). Tapi saya kira sudah ada 30 persen tadi saya tanyakan, tenaga kerja lokal yang sudah dilatih untuk lapangan kerja," ujar dia.

Sebelumnya, pada 29 Agustus 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pembiayaan untuk IKN akan tetap disiplin sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan pada Rencana Induk IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

Pernyataan Menkeu merespons tanggapan Fraksi Demokrat, PDIP, dan PKS mengenai pembangunan IKN yang menyoroti pentingnya kesinambungan fiskal dan tata kelola.

"Pemerintah terus disiplin dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan IKN sesuai tahapan yang tercantum dalam Rencana Induk IKN,” kata Sri Mulyani saat Rapat Paripurna DPR RI tentang Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas RUU APBN 2024 beserta Nota Keuangan di Jakarta, Selasa.

Bendahara Negara juga mengatakan dukungan dalam pemenuhan anggaran IKN dilakukan dengan terus mendorong sinergi dan kombinasi beberapa instrumen yang kreatif namun tetap terjaga.
Dalam konteks itu, pemerintah juga mendorong keterlibatan swasta untuk memberdayakan sovereign fund dan mengembangkan skema pembiayaan kreatif dalam pengelolaan dan pembangunan IKN.

Pemerintah menganggarkan dana pembangunan IKN untuk 2024 sebesar Rp40,6 triliun untuk memprioritaskan kemajuan infrastruktur, hingga pembangunan kompleks pemerintahan. Dari nilai tersebut, Rp35 triliun di antaranya diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kementerian PUPR menargetkan pembangunan infrastruktur dasar selesai pada 2024.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, realisasi pembangunan fisik Kantor Presiden di IKN Nusantara per 17 Agustus mencapai 27,52 persen. Kementerian PUPR, melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) berencana membawa dan memasang bilah Garuda di Kantor Presiden secara bertahap di IKN Nusantara pada September 2023.
Kantor Presiden merupakan bagian dari Kawasan Istana Kepresidenan bersama dengan Istana Negara dan Lapangan Upacara.
 

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2023