Surabaya (beritajatim.com) – Profesor Dr. Henri Subiakto, Drs., S.H, M.Si, seorang pengamat komunikasi politik, menyatakan bahwa upaya penyalahgunaan kekuasaan yang diduga dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya terbuka satu persatu.

Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan terhadap pengakuan mantan Ketua KPK, Agus Rahardjo, yang mengaku pernah diminta oleh Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus E-KTP yang melibatkan Setya Novanto.

“Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini tersembunyi mulai terbuka satu persatu. Jokowi tidak hanya membuat Mahkamah Konstitusi terpuruk dengan skandal etika paman Usman, tetapi juga pernah melakukan intervensi terhadap KPK. Ini ibarat puncak gunung es yang mulai menampakkan hal-hal yang sebelumnya tertutup,” ujar Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga ini saat dihubungi pada Selasa (5/12/2023).

Henri mengatakan bahwa sandiwara yang selama ini disembunyikan oleh Jokowi semakin terlihat, dan dia yakin bahwa di masa depan akan ada lebih banyak drama lain yang segera terungkap.

“Tinggal menunggu pihak internal pemerintah sebagai sumber informasi yang selama ini melindungi dan mendukung Jokowi, mulai membuka diri karena tidak tahan menyembunyikan fakta,” katanya.

Henri memberikan contoh dari sektor kementerian keuangan, di mana sudah terdengar keluhan terkait penggunaan anggaran negara dan hutang yang digunakan sembarangan oleh kementerian tertentu.

“Kita tunggu saja. Nanti akan terungkap pada waktunya,” jelasnya.

Dia juga mengomentari desakan untuk segera melakukan impeachment terhadap Presiden Jokowi yang datang dari sejumlah pegiat hukum dan aktivis. Dia berharap agar impeachment tidak menjadi tradisi politik di Indonesia, karena dapat menciptakan ketidakpastian dan dampak yang sangat buruk.

“Harus ada mekanisme etis yang memungkinkan pelaku yang akan diimpeach mengundurkan diri, seperti pengalaman Presiden Nixon di AS yang terlibat skandal Watergate. Sebelum diimpeach, Nixon mundur pada 8 Agustus 1974, memberikan pelajaran moral bahwa berpolitik melibatkan tanggung jawab moral yang sangat penting. Lebih baik mundur daripada dimundurkan,” jelasnya.

Baca Juga: Ibu Negara Iriana Joko Widodo ke Banyuwangi, Berikut Kegiatan Lengkapnya

Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada ini menyatakan bahwa Nixon mundur setelah skandalnya diungkap oleh media, The Washington Post. Dua wartawan muda, Carl Benstein dan Bob Woodward, membongkar kecurangan dan korupsi di lingkungan presiden, sehingga Nixon memilih mundur.

“Pelajaran dari Amerika Serikat dapat diambil untuk Indonesia. Jika ada pelanggaran yang dilakukan presiden, maka aktor politik yang membuat presiden mundur harus melibatkan media, kongres atau DPR, dan kekuatan yudikatif. Indonesia juga bisa melakukannya karena aturan tata caranya memungkinkan,” katanya.

Henri menegaskan agar impeachment tidak menjadi kebiasaan politik. Tanggung jawab moral harus didorong agar menjadi panduan bagi elit politik agar bertanggung jawab secara etis.

Masyarakat, kata Henri, seharusnya mendorong Jokowi agar memiliki tanggung jawab moral. Jokowi, menurutnya, sebaiknya mengundurkan diri seperti yang dilakukan Presiden Nixon agar penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024 dapat lebih dipercaya.

“Pertanyaannya, apakah Jokowi memiliki tanggung jawab moral? Bisakah dia bersikap etis seperti Richard Nixon? Mundur lebih baik daripada dimundurkan, dan ini merupakan pilihan yang lebih terhormat. Biarkan pemilu berlanjut tanpa Jokowi, dan Prof Ma’ruf Amin yang melanjutkannya hingga akhir periode ini,” tambahnya. (ted)