JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai harus melakukan pembenahan nilai-nilai integritas secara internal setelah sejumlah pimpinannya bermasalah dan bahkan Ketua nonaktif KPK, Firli Bahuri, sampai ditetapkan menjadi tersangka korupsi.

"KPK secara internal perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Melakukan evaluasi internalisasi dan penegakan nilai-nilai integritas, dimulai dari penegakan kode etik yang serius dan tegas," kata Manajer Program Departemen Pemerintahan Demokratis Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola, dalam acara Senja Kala Penguatan KPK yang diselenggarakan TII di Jakarta, Senin (4/12/2023).

Alvin menilai KPK juga perlu meninjau ulang desain integritas internal untuk memetakan kelemahan sistem, yang menyebabkan begitu banyaknya pelanggaran etik yang dilakukan oleh insan KPK dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

"Termasuk yang berujung pada tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pegawai dan pimpinan KPK, khususnya Ketua KPK Firli Bahuri," ucap Alvin.

Baca juga: Asisten Pribadi Wamenkumham Melenggang Pulang Usai Diperiksa KPK Sebagai Tersangka

Hal itu merupakan rekomendasi atas penilaian evaluatif kinerja KPK – Anti-Corruption Agency (ACA) Assessment 2023 yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII).

Alvin mengatakan, setelah melakukan evaluasi integritas secara internal, KPK juga sebaiknya mengambil langkah-langkah perbaikan untuk kembali menjadi lembaga yang tegas dan konsisten dalam memegang nilai-nilai integritas.

Menurut Alvin, penilaian evaluatif kinerja KPK yang dilakukan TII pada periode April-Oktober 2023.

Dalam evaluasi itu TII menemukan terjadi penurunan derajat tingkat independensi KPK di mata publik.

Dia mengatakan, publik ragu terhadap independensi KPK sebagaimana terlihat dalam penanganan kasus-kasus strategis, khususnya yang melibatkan politikus.

Baca juga: Belum Tahan Aspri Wamenkumham, KPK: Kami Butuh Waktu

Alvin memaparkan terdapat lima indikator yang dinilai buruk dari sembilan indikator yang terkait dengan independensi dan kelembagaan KPK.

Pertama soal independensi kelembagaan KPK memburuk sejak UU KPK hasil revisi memasukkan lembaga itu ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif.

Lalu kedua, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian komisioner juga semakin tidak independen dengan memberikan kewenangan kepada presiden untuk langsung mengangkat dan menetapkan Dewan Pengawas KPK untuk pertama kalinya tanpa mekanisme seleksi.

Lantas faktor ketiga adalah kekuatan penyelidikan dan penuntutan KPK juga berkurang dengan adanya ancaman pidana terhadap insan KPK, ketika tidak memusnahkan seketika hasil sadapan yang tidak terkait perkara. Selain itu Alvin juga menyoroti penghapusan status pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum.

Baca juga: KPK Cecar Wamenkumham Soal Dugaan Terima Uang dalam Pengurusan AHU Perusahaan Tambang

Hal keempat adalah kewenangan operasional KPK dinilai tidak independen karena sudah tak dapat lagi merekrut dan mendidik penyelidik secara mandiri, melainkan harus bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan.

Yang kelima adalah dugaan intervensi kekuatan politik tidak bisa dinafikan dari kerja-kerja KPK sebagaimana terlihat di beberapa perkara yang terkait aktor-aktor politik.