Oleh : Damai Hari Lubis – Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212

KNews.id – Prabowo Subianto, yang saat ini Capres 2024 bersama pasangannya Gibran Raka Bumi, pernah sampaikan cerita, pada acara podcast Dedi Corbuzier, dirinya setelah dilantik, dipanggil oleh Jokowi, lalu Jokowi menyampaikan kepadanya, ” belanja pertahanan jangan untuk 5 Tahun, tapi untuk 25 Tahun “.

Jika dikaitkan dengan wacana , tepatnya ” missi Jokowi 3 periode ” namun ternyata digagalkan oleh Megawati Ketum PDIP. maka , ” wacana 25 tahun pertahanan “, bisa jadi menjadi jatah Prabowo dan Gibran, tepatnya, missi mereka berdua Jokowi dan Prabowo, menguasai negeri ini dengan segala isi dan kepentingan mereka dan kroni berikut oligarki.

Namun selanjutnya, menjadi jatah Gibran bin Jokowi, lalu logika yang tepat, apakah kita ingin membuktikan 25 tahun dan berkelanjutan, terkait subtansial perspektif politik ini ?

Atau kita stop missi perlawanan terhadap demokrasi dan penghancuran UUD. 1945 yang sudah dilakukan dengan fenomena dan dinamika diskursus politik ala suka – suka, sesuai selera seorang Jokowi, yang ijasah S.1 nya ditengarai palsu, dan identitas yang penuh misteri ?

Kembali, kepada para pendukung Anies dan Gus Imin apakah akan tetap berpolitik dengan ” metode politik fragamatis namun diframing lebel halal”, sehingga berjuang hanya sebatas perlawanan ala kadar dengan mencoblos gambar wajah diantara sosok AMIN dalam bilik suara ?

Sementara Jokowisme atau para antek rezim now, melakukan super radikal dengan metode STM/ Sistimatis, Terstruktur dan Masiv, teori unifikasi mini fasisme dan machivelism, demi obsesi, nalar delusional, melalui agenda, penetapan angka atau prosentase perolehan suara by sistim ( komputerisasi ) jauh hari pra pemilu pilpres 2024 sudah ditentukan, kemenangan absolut dipihak mereka, including prosentase rival kontestan mereka, Anies dan Ganjar, serta apakah kemenangan cukup satu putaran atau yang kedua , semua sudah dalam buku panduan secara STM ?

Lalu, jika ditemukan kecurangan yang banyak dan STM, maka apa preparing Tim Sukses AMIN setelah dinyatakan kalah oleh KPU ? Apa cukup JR ke MK ? Lalu data dan fakta yang sebenar – benarnya fakta hukum, ternyata onggokan bukti nir makna hukum alias sampah, kemudian follow up apa yang akan dilakukan, apakah sekedar kembali menunggu durasi 5 Tahun, lalu mengopi dan bercengkrama by chatting di WAG yang memuakkan, hanya tidak muntah, sambil aksi demo berjalan, rutin pukul 17.00 bubar ? Lalu hijrah ke topik lainnya 30 hari atau 60 hari kemudiaan menunggu amandemen UUD.45 menuju 20 tahun atau 4 atau 5 periode jabatan presiden dengan masa per 1 ( satu ) periode selama 7 atau 10 Tahun ?

Prediksi tenggang periode ini berkaca daripada belanja pertahanan untuk 25 tahun plus historis wacana 3 periode serta barometer moral hazard Jakowi ?

Terus abadi melupakan vox populi vox dei atau suara rakyat suara Tuhan, yang sudah diadopsi sebagai implementasi langkah yang halal merujuk pasal 28 UUD. 45 sumber hukum NRI. Bahwa ” kedaulatan ada ditangan rakyat ” atau kah sadar lalu sepakat tidak sekedar presentasi urat – urat marah di podium, namun riil Turun Rame – Rame yang halal demi hukum, pengejewantahan filosofi salus populi suprema lex esto, hukum tertinggi adalah melindungi kepentingan rakyat ” pola jitu penggantian dari setan – setan yang menggerogoti rakyat pemili hak, sambil berdiri mengangkang. (Zs/NRS)