MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan lima kali debat Pilpres 2024 akan tetap dibagi menjadi dua bagian, yakni tiga kali debat antarcapres dan dua antarcawapres. Namun dalam lima putaran tersebut, capres dan cawapres akan hadir secara bersamaan.

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut membuat masyarakat seperti membeli kucing dalam karung.

Baca Juga:

KPU Imbau Masyarakat Tonton Debat Capres-Cawapres Sebelum Tentukan Pilihan

"Kami perlu tahu secara transparan, secara total, siapa capres, siapa cawapres, apa visi, apa komitmen, apa kesiapan mereka, nah itu yang kita mesti lakukan," katanya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (2/12).

Dengan tidak adanya debat yang dilakukan secara terpisah, Todung menilai bahwa masyarakat akan kesulitan melihat dengan jelas kredibilitas para calon pemimpin.

Untuk itu, menurut Todung, debat antarcapres dan antarcawapres sangat penting dilakukan secara terpisah.

"Nah demikian juga dengan cawapres, cawapres itu juga perlu membuktikan kepada publik bahwa dia punya visi, komitmen, kemampuan, kesiapan, dan publik tahu, publik tidak bodoh, publik tahu bahwa cawapres itu bukan semata-mata ban serep," tuturnya.

Baca Juga:

KPU Pastikan Kehadiran 3 Paslon pada 5 Debat Pilpres 2024

Ia mengatakan, publik perlu mengetahui secara pasti kualitas, kecerdasan, dan komitmen para cawapres yang akan menjadi pemimpin negara ini. Oleh sebab itu, debat antar-cawapres itu perlu dan wajib dilakukan.

"Undang-Undang Pemilu memang tak menjelaskan pemisahan debat capres-cawapres, selain mengatakan bahwa debat akan dilakukan sebanyak 5 kali. Tetapi penjelasan pasal 277 UU Pemilu menegaskan bahwa debat itu terdiri atas 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres," jelas dia.

Todung mengaku sepakat bahwa paslon capres dan cawapres adalah dwi tunggal yang tak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Tetapi rakyat tetap berhak mengetahui kualitas, pengetahuan, komitmen, dan kesiapan cawapresnya.

Sebab, bukan mustahil dalam keadaan di mana presiden tak bisa menjalankan fungsinya, wakil presiden yang akan mengambil alih tugas dan fungsi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

"Di sini wakil presiden bukan semata-mata ban serep. Wakil presiden adalah pemimpin. Terus terang, saya menyayangkan kalau KPU memutuskan debat antar cawapres ditiadakan," ujar Todung. (*)

Baca Juga:

Muzani Tegaskan Prabowo-Gibran Siap Hadapi Debat Perdana