"Insya Allah tidak mengganggu tahapan pemilu," ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama KPU, DKPP dan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2023).

Rahmat Bagja menjamin lembaganya tak akan mengorbankan tahapan pemilu yang sedang berlangsung.

"Mungkin itu nanti yang akan kita sampaikan ke komisi II, karena rapat kali ini diskors untuk menunggu jawaban dari Bawaslu," tutur Rahmat.

Bawaslu diketahui memenangkan gugatan yang diajukan Partai Prima terkait tidak memenuhi syarat administrasi menjadi peserta Pemilu 2024. Bawaslu menyatakan KPU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.

Kedua, memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan pada Partai Prima menyampaikan dokumen persyaratan berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil.

"Sebelum perbaikan di Sipol paling lama 10x24 jam sejak akses Sipol oleh pelapor," ucap Rahmat.

Ketiga, memerintahkan KPU mengklarifikasi perbaikan dokumen perbaikan yang disampaikan oleh Partai Prima.

Keempat, Bawaslu memerintahkan terlapor menerbitkan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan Partai Prima

"Kelima, memerintahkan pelapor untuk menerbitkan putusan komisi pemilihan umum tentang tahapan program dan jadwal penyerahan dokumen persyaratan dan perbaikan verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu DPR dan DPRD sebagai tindak lanjut putusan ini," tutur Rahmat Bagja.