KNews.id – Ketua Umum Forum Cendekiawan Melanesia Indonesia (Forkamsi) Albert Hama mendesak Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk segera meminta maaf buntut pernyataannya yang meminta orang Papua harus tahu diri lantaran Presiden Jokowi dianggap sudah banyak berbuat untuk Papua.

Albert menilai pernyataan Bahlil ini tidak pantas, tidak patut, sangat melecehkan dan membuat tersinggung warga Papua dan masyarakat Suku Melanesia pada umumnya. Pihaknya juga membuka kemungkinan lapor polisi jika Bahlil tidak memiliki itikad baik untuk meminta maaf.

“Kami meminta saudara Bahlil untuk segera menyampaikan permintaan maaf di depan publik karena pernyataanya yang sudah membuat orang Papua marah, merasa dilecehkan dan direndahkan. Dasar apa dia mengatakan orang Papua harus tahu diri? Jangan dia balik-balik.

Harusnya yang tahu diri adalah Pemerintah dalam hal ini Presiden karena sudah mengambil banyak dari Papua tetapi sampai saat ini Papua tidak maju, justru mendapat diskriminasi, pelanggaran HAM. Itu kami orang Papua yang pantas bilang, eh ko pemerintah harus tahu diri,” tegas.

Dia menegaskan, saat ini muncul gejolak atas pernyataan Bahlil baik di Papua maupun luar Papua karena dianggap melecehkan. Bahkan, para tokoh masyarakat maupun Agama sudah bersuara sekaligus resah dengan sikap Bahlil. Apa yang disampaikan Bahlil jangan sampai memperkeruh situasi di Papua yang saat ini masih bergejolak.

“Jika Bahlil punya adab, punya etika dia harus segera tarik pernyataannya. Dia harus minta maaf. Itu permintaan kami. Jangan gara-gara omongan dia ini, Papua jadi makin runyam situasinya. Ingat Papua saat ini belum baik-baik saja,” ucap Albert.

Maka itu Albert meminta agar Presiden Jokowi segera mengevakuasi Bahlil dengan mencopotnya dari jabatan menteri Investasi. Pernyataan Bahlil jelas merendahkan harkat dan martabat orang Papua.

Patut diduga juga, apa yang disampaikan Bahlil memiliki motif ekonomi dalam rangka memuluskan kepentingan bisnisnya di Papua.

“Jadi mungkin beliau mau jilat Presiden supaya bisnis dia lancar. Ini harus kita awasi. Maka Presiden Jokowi kami minta agar copot Bahlil dari Menteri,” sambungnya.

Sebelumnya Albert menilai pernyataan Bahlil sangat tidak pantas, tendensius, memalukan, melecehkan dan membuat masyarakat Papua tersinggung. Bahlil diingatkan untuk jangan jadi penjilat Presiden dengan memperalat orang Papua.

“Terus terang kami sangat tersinggung dengan pernyataan Bahlil itu. Memangnya kami orang Papua ini kenapa sampai harus diminta untuk tahu diri? Dia sangat tendensius. Kami pernah minta ga, agar negara atau pemerintah untuk tahu diri karena sudah mencuri banyak di tanah Papua? Atau orang Papua yang banyak mati dan terbelakang karena pemerintah salah urus masalah Papua? Bahlil harus tahu, apa yang dibuat oleh Presiden Jokowi sekali pun tidak ada apa-apanya dengan yang telah negara dan pemerintah ini ambil dari orang Papua. Jadi jangan norak, jangan jadi penjilat dengan memanfaatkan orang Papua,” katanya.

Ketua Perkumpulan Masyarakat Adat Papua di Maluku Utara (PERMATA-MU) itu menegaskan Bahlil telah memberi contoh buruk sikap pejabat. Dijelaskan Albert pola relasi antara pemimpin dan rakyat itu bukan soal rasa tahu diri dan negara atau pemerintah tidak boleh meminta rakyat tahu diri. Sebaliknya pemerintahlah yang harus punya rasa tahu diri pada rakyatnya.