MerahPutih.com - Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu 2024) sudah dimulai, sejak Selasa (28/11) lalu hingga nanti berakhir 10 Februari 2024.

Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda meminta masyarakat terlibat aktif menjadi pengawas partisipatif pemilu dalam tahapan kampanye yang baru dimulai.

Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, dia menegaskan, akan banyak pelanggaran pemilu saat masa kampanye seperti hoaks (berita bohong), isu SARA (suku; agama; ras; dan antargolongan), dan netralitas ASN; TNI; dan Polri.

Apalagi, waktu penyelenggaraan kampanye tergolong lama yaitu 75 hari.

Baca Juga:

"Unsur-unsur yang dilarang dalam kampanye misalnya melibatkan pihak yang tidak atau belum mempunyai hak pilih, melibatkan ASN, TNI, dan Polri dalam kampanye yang terlibat secara aktif," katanya di Jakarta, Kamis (30/11).

Dalam tahapan kampanye ini, lanjutnya, hal terpenting bagi masyarakat sesuai UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 adalah bagaimana bisa melihat visi, misi, dan program dari para calon.

“Pelaksanaan kampanye memberikan pencerahan dan pendidikan politik,” tuturnya.

Herwyn meminta masyarakat menjadi pengawas pemilu partisipatif yang terlibat memastikan prosedur tahapan kampanye ini sesuai dengan ketentuan.

“Termasuk meminimalisir hoaks dan isu SARA. Ini yang harus kita perhatikan bersama karena hoaks ini biasanya mulai meningkat pada masa kampanye hingga menjelang hari H pemungutan suara,” jelas dia.

Baca Juga:

Dalam konteks melibatkan publik sebagai pengawas partisipatif amat diperlukan, mengingat pengalaman Pemilu 2019 banyak yang dilaporkan mengenai hoaks, SARA, dan netralitas ASN.

"Bapak/Ibu yang menjadi pengawas partisipatif minimal bisa memberikan informasi mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tak boleh dilakukan seperti menyebarkan berita-berita yang tak benar atau terlibat menerima politik uang,” tutur alumni Program Doktoral Universitas Brawijaya Malang ini.

Selain itu, dia menambahkan, masyarakat dapat memantau pendistribusian logistik pemilu.

“Bawaslu juga akan melakukan pengawasan hal ini, termasuk juga menyelesaikan persoalan-persoalan lalu, misalnya terkait keterpenuhan syarat dalam tahapan pencalonan” sebutnya.

Dia menegaskan, masih ada residu-residu (sisa permasalahan) tahapan pemilu sebelumnya. Seperti penanganan dugaan pelanggaran baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam tahapan pencalonan atau unsur-unsur yang dilarang dalam pengumpulan massa yang belum memasuki tahapan kampanye.

“Kami akan selesaikan sambil tetap melakukan pengawasan tahapan kampanye,” tegas mantan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara ini. (Knu)

Baca Juga: