FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pengangkatan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menuai sorotan publik, bahkan tidak sedikit yang menyinggung terkait netralitas TNI pada Pemilu 2024 mendatang. 

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Sukri Tamma, mengatakan ada kemungkinan upaya patronase pada pengangkatan tersebut. 

"Saya kira ada kemungkinan, tentu saja secara dalam konteks patronase politik, bisa jadi," ujar Sukri kepada fajar.co.od, Kamis (30/11/2023). 

Dibeberkan Sukri, antara Jokowi dan Maruli memiliki sejarah kebersamaan saat keduanya masih menjadi pejabat di kota Solo. 

"Karena punya sejarah kebersamaan begitu yah, ketika Pak Jokowi jadi Walikota di Solo, kemudian pak KSAD bertugas di sana, sebagai Danrem seingat saya," Sukri menuturkan. 

Tambahnya, kemungkinan antara keduanya ada kedekatan sehingga menjadi alasan untuk memberikan posisi strategis. 

"Yah mungkin ada kedekatan, kemistri begitu, sehingga bisa jadi itu menjadi alasan membentuk hal-hal seperti itu," ucapnya. 

Namun, kata Sukri, patronase politik tidak akan menjadi sesuatu yang formal. Akan selalu bersifat tertutup dan disembunyikan. 

"Tapi sekali lagi, hal seperti itu tidak akan menjadi sesuatu yang formal. Biasanya menjadi sesuatu yang informal kalaupun juga ada tentu akan bersifat sangat tertutup dan disembunyikan," tukasnya.

"Karena itu tentu secara etik dianggap akan melanggar etika dalam konteks pemilu misalnya kalau kemudian jika ada hal-hal seperti ini," sambung dia.

Jika misalnya terbentuk patronase politik, Sukri merasa tidak kaget. Sebab, di Indonesia hal demikian dia katakan sudah menjadi hal yang biasa.

"Saya kira itu adalah sesuatu yang di politik Indonesia kan patronas memang sering kelihatan memang kita bisa mengetahui itu menjadi rahasia umum," tandasnya. 

Pada posisi tersebut, kata Sukri, akan membuat Presiden Jokowi dilema. Apakah mengikuti hasratnya atau seperti apa. 

"Di sinilah dilemanya apakah kemudian pak Jokowi akan mengikuti hasrat itu misalnya, dugaan-dugaan bahwa kemudian pak jokowi akan campur tangan karena ini Gibran," imbuhnya. 

Dugaan itu, dibeberkan Sukri, memanfaatkan semua kekuasaan yang ada termasuk pada institusi-institusi negara termasuk TNI.

"Memanfaatkan semua kekuasaan yang ada termasuk pada instusi-institusi negara termasuk TNI misalnya dalam hal ini dan seterusnya," tambahnya. 

Kemungkinan-kemungkinan tersebut dilihat Sukri bisa saja terjadi, mengingat saat ini masih dalam kekuasaan Presiden Jokowi. 

"Itu yang saya katakan, di sini tantangannya apakah pak Jokowi mau, kemudian itu dalam tanda petik mau menciptakan sosok yang secara etik di politik menjadi tidak etis begitu, atau kemudian mau menjaga netralitas yang menunjukkan bahwa meskipun dia punya ruang dan tidak dimanfaatkan," kuncinya. 

(Muhsin/fajar)