Sentimen
Negatif (76%)
29 Nov 2023 : 07.47
Informasi Tambahan

Event: Rezim Orde Baru

Kasus: nepotisme, korupsi

Partai Terkait

Tak Masuk Akal Jika Pemerintah Sekarang Otoriter

29 Nov 2023 : 14.47 Views 3

Detik.com Detik.com Jenis Media: News

Tak Masuk Akal Jika Pemerintah Sekarang Otoriter
Jakarta -

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung pihak yang baru berkuasa mau bertindak seperti Orde Baru (Orba). Partai Amanat Nasional (PAN) menilai pemerintah sekarang dilahirkan dari reformasi yang mengoreksi rezim sebelumnya.

"Pemerintahan sekarang dan ke depan adalah pemerintahan yang dilahirkan dari gerakan reformasi yang mengoreksi rezim sebelumnya," kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi, kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).

Viva menyebut praktik korupsi hingga nepotisme di rezim masa lalu menjadi sejarah kelam bangsa. Dia menekankan Indonesia tidak boleh kembali ke masa itu.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sentralisme, otoritarianisme, praktik politik kolusi, korupsi, nepotisme, serta terpasungnya kebebasan hak politik rakyat dari rezim yang lama adalah bagian dari sejarah kelam bangsa. Dan saat ini kita tidak bisa lagi set back, kembali ke belakang," tutur dia.

Lebih lanjut, Viva menyebut demokrasi saat ini sudah berjalan dengan peningkatan yang baik. Sehingga, kata dia, berlebihan dan tidak masuk akan jika pemerintah saat ini otoriter.

"Saat ini pelembagaan demokrasi sudah berjalan secara eskalatif. Cabang-cabang kekuasaan menurut Montesquiae sudah berjalan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya," katanya.

"Jadi, sangat berlebihan dan tidak masuk akal jika pemerintah saat ini berposisi sebagai pemerintahan otoriter dan sentralistik," lanjutnya.

Dia menekankan bahwa mekanisme demokrasi saat itu tidak ada yang tertutup. Begitu juga dengan kebebasan berpendapat.

"Alasannya, semua jalur, prosedur, dan mekanisme demokrasi tidak ada yang tertutup. Semua bebas berpendapat dan berpikir kritis. Tidak ada restriksi atau intimidasi yang dilakukan kekuasaan," tutur dia.

Terlebih, kata Viva, alat kontrol saat ini semakin beragam. Salah satunya, kata dia, adalah media sosial.

"Apalagi dengan keberadaan media sosial yang juga dapat menjadi alat kontrol dan mengawasi kebijakan kekuasaan serta dari keberadaan civil society yang ikut mengontrol negara, maka tidak ada ruang bagi kekuasaan untuk menjadi pemerintahan sentralisme atau otoriter," sebutnya.

Pantau Pemilu

Cek rekam jejak, visi misi, profil, hingga berita terkini pasangan Capres dan Cawapres favoritmu di Pemilu 2024 sekarang!

Sentimen: negatif (76.2%)