PIKIRAN RAKYAT - Anies Baswedan (54) merupakan calon presiden (Capres) dari Koalisi Perubahan yang diusung oleh NasDem, PKS, dan PKB. Dia maju ke Pilpres 2024 dengan menggaet Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai wakilnya.

Sebelum maju untuk memperebutkan RI 1, kiprahnya di dunia politik tampaknya patut diperhitungkan. Dia diketahui pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan memegang tongkat kekuasaan di DKI Jakarta selama satu periode.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs Bijak Memilih, berikut rekam jejak Anies Baswedan lengkap dengan pencapaian dan kontroversinya.

Pemilik nama lengkap Anies Rasyid Baswedan ini lahir pada 7 Mei 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Terlahir dari keluarga akademisi, kedua orangtuanya yang bernama Rasyid Baswedan dan Aliyah Rasyid merupakan dosen di salah satu universitas di Yogyakarta.

Anies Baswedan meraih gelar sarjana ekonomi di Universitas Gadjah Mada (UGM). Selama menjadi mahasiswa, dia aktif berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan menjadi salah satu Majelis Penyelamat Organisasi HMI UGM.

Dia juga terpilih menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa melalui kongres 1992. Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menerima beasiswa untuk melanjutkan kuliah S2 di University of Maryland, mengambil studi bidang International Security dan Economic Policy.

Pada 1999, Anies Baswedan kembali mendapatkan beasiswa Gerald S. Maryanov Fellow di Northern Illinois University dan mendapatkan gelar PhD di bidang ilmu politik pada 2004.

Kembali ke Indonesia, dia pun dilantik menjadi rektor Universitas Paramadina dan tercatat menjadi rektor termuda di Indonesia. Sebelum terjun ke dunia politik, Anies Baswedan mendirikan Gerakan Indonesia Mengajar yang mengirimkan pemuda untuk mengabdi dan mengajar ke Sekolah Dasar di berbagai pelosok Indonesia.

Karier politik Anies Baswedan mulai terlihat sejak menjadi juru bicara kampanye Jokowi-Jusuf Kalla pada 2014. Jokowi menunjuknya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2014-2016), tetapi kemudian digantikan oleh Muhadjir Effendy pada saat reshuffle kabinet.

Anies Baswedan kemudian diusung maju oleh Gerindra, PKS, dan Demokrat. Dia berhasil memenangkan pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta periode 2017-2022 meski sempat menuai kontroversi karena dianggap menggunakan strategi politik identitas.

Menurut LHKPN, berdasarkan data terkini yang tersedia untuk umum, total kekayaan Anies Baswedan mencapai belasan miliar rupiah. Dia diketahui memiliki jumlah aset kurang lebih Rp18,7 miliar.

Akan tetapi, dia juga memiliki utang kurang lebih sebesar Rp7,55 miliar. Sehingga, kekayaan bersihnya adalah Rp11,2 miliar.

Sejumlah pembenahan telah dilakukan Anies Baswedan, mulai dari mengubah sistem pembayaran yang terintegrasi melalui Jaklingko hingga penambahan 9 rute baru layanan TransJakarta ataupun layanan mikrotrans yang mencapai 1.724 unit.

Pada 2020, dia juga mengklaim bahwa dalam masa kepemimpinannya, Jakarta telah berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 26 persen, yang kemudian naik menjadi 26,9 persen pada 2021.

Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta sempat termasuk jajaran 21 pahlawan transportasi dunia pada 2021 yang diberikan oleh Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI). TUMI merupakan sebuah lembaga nirlaba asal Jerman yang mendorong inisiatif kebijakan transportasi urban berkelanjutan di dunia.

DKI Jakarta juga berhasil meraih Sustainable Transport Award (2021), ajang penghargaan internasional untuk mengapresiasi kota dengan perbaikan transportasi sistem mobilitas paling signifikan.

Meski sudah banyak program transportasi yang berjalan, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai bahwa pada saat menjabat, Anies Baswedan justru mewariskan kemacetan.

Melebihi target, program Jakpreneur yang digagas masa pemerintahan Anies Baswedan dengan memberikan pembinaan dan pendampingan bagi Usaha pelaku Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diklaim telah berhasil membantu lebih dari 300.000 UMKM di DKI Jakarta. Mereka mendapatkan wawasan luas tentang pengembangan usaha. Anggota terpilih juga dibantu fasilitas permodalan.

Melalui program ini, dia berharap dapat membuka lebih banyak lapangan kerja di semua sektor.

Meski belum diketahui secara pasti tentang efektivitas program ini dan adanya berbagai faktor lain, Pemprov mengklaim bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DKI Jakarta berada pada tren menurun secara efektif dari 7,14 persen pada 2017 (sebelum Anies menjabat), hingga 6,22 persen pada 2019. Meski kemudian, tingkat pengangguran naik di Agustus 2020 karena Covid-19 hingga menjadi 10,95 persen.

Setelah itu, tren penurunannya berlanjut hingga 2022 mencapai angka 7,18 persen. Penurunan itu terjadi sebelum Anies Baswedan selesai menjabat.

Partisipasi DKI Jakarta sebagai tuan rumah balapan mobil listrik bergengsi Formula E diklaim telah diperhitungkan secara cermat dan memberikan dampak ekonomi sebesar Rp2,6 triliun. Ajang mobil balap listrik itu diikuti oleh 11 tim dari 7-8 negara.

Ketua pelaksana, Ahmad Sahroni mengatakan bahwa Formula E Jakarta berjalan sukses dan dipadati penonton. Co-Founder Formula E, Alberto Longo juga menilai Formula E Jakarta 2022 akan menjadi balapan terbesar dan tersukses dalam sejarahnya.

Akan tetapi, program tersebut dinilai terlalu memaksakan dan menerobos berbagai aturan. Selain itu, menimbulkan berbagai kontroversi dan kritik pedas karena besarnya biaya pelaksanaan yang mencapai Rp150 miliar.

Fenomena politik dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017 dan stigma isu politik identitas seringkali melekat dengan citra Anies Baswedan. Pengamat politik Universitas Indonesia, Reni Suwarso menilai kemenangannya di DKI Jakarta adalah karena menggunakan politik identitas agama untuk mengambil suara dari pengaruh kelompok militan.

Kemudian, isu politik identitas itu berkolerasi dengan ras, termasuk ketika Anies Baswedan menggunakan istilah 'pribumi' pada pidato kemenangannya.

Sedangkan, Mardani selaku ketua tim pemenangan Anies Baswedan tidak setuju jika Aksi 212 dikaitkan dengan pekerjaan atau koordinasi dari tim pemenangan. Namun, dia mengaku memanfaatkan momentum tersebut dengan bertemu Habib Rizieq Shihab selaku salah satu komando Aksi 212.

Sementara menurut Setara Institute, DKI Jakarta justru mengalami perbaikan Indeks Kota Toleran selama Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari 94 pada 2017 sampai ke 40 pada 2021. Peringkat tersebut sekaligus merupakan posisi tertinggi DKI Jakarta.

Dalam wawancara dengan ABC News Australia, Anies Baswedan mengatakan bahwa setiap kandidat akan menonjolkan perbedaan masing-masing, dan politik identitas adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Dia juga mengaku telah menyalurkan dana sebesar Rp11 miliar untuk renovasi 65 rumah ibadah umat beragama, baik itu gereja, masjid, wihara, dan lain-lain, sesuai dengan janji kampanye untuk meningkatkan bantuan sosial bagi rumah ibadah.

Banyak pihak yang menyatakan bahwa janji Anies Baswedan untuk mengatasi banjir Jakarta tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak sepenuhnya terealisasikan. Pada saat kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017, dia menargetkan untuk membangun 1,8 juta titik sumur resapan di perumahan warga untuk memasukan air hujan ke tanah.

Nyatanya, Manajer kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Hindun Mulaika menyampaikan bahwa pembangunan sumur resapan belum bisa dibuktikan karena hingga saat ini wacana tersebut belum tercapai. Ditambah lagi, Anies Baswedan juga pernah menjanjikan dan menjamin banjir Jakarta bisa dikendalikan dalam waktu 6 jam. Namun, pada 2021, pemukiman di kawasan Kebon Pala telah terendam banjir selama tiga hari.

Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan mengklaim wilayah yang tergenang hanya di beberapa titik saja dan kawasan Ibu Kota tidak tergenang. Dia juga beralasan, intensitas curah hujan yang tinggi di luar kendali membuat banjir sulit surut dalam waktu cepat, sehingga wajar apabila masih terjadi genangan.

Sesuai janji kampanye dan program unggulan Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies Baswedan meluncurkan program bertajuk JakHabitat yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Awalnya, program itu memang tampak menarik karena menawarkan kemudahan. Namun, ternyata programnya tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi awal.

Mulai dari revisi penerapan batas penghasilan maksimal peserta dari Rp7 juta per bulan menjadi Rp14,8 juta per bulan, hingga minimnya peminat. Sekretaris Fraksi PKS, Muhammad Taufik Zoelkitfli menilai realisasi program rumah DP 0 yang merupakan unggulan program masa kampanye tidak sesuai harapan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP), Sarjoko mengatakan bahwa tidak tercapainya target pembangunan hunian layak disebabkan karena situasi pandemi Covid-19 dan anggaran hunian yang terpotong.***