tirto.id - Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul membantah tudingan adanya kontrak politik antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ganjar Pranowo terkait capres di Pilpres 2024.

Menurutnya keputusan PDIP untuk mencalonkan Ganjar sebagai capres adalah hak prerogatif Megawati sebagai ketua umum dan tak dapat diganggu gugat.

"Soal Pilpres dan capres serta cawapres murni sesuai dengan putusan kongres kami di tangan Bu ketum," kata Bambang Pacul di Gedung DPR RI pada Selasa (30/5/2023).

Bambang menjelaskan bahwa pencapresan Ganjar di PDIP merupakan penugasan. Penugasan itu, lanjut Bambang dibuktikan dengan surat penugasan yang ditandatangani langsung oleh Megawati.

"Ada kontrak atau tidak ada kontrak Ganjar itu kader PDIP. Ada kontrak bagaimana? Kalimatnya yang betul itu ditugaskan," ujarnya.

Bambang Pacul merasa bahwa isu adanya kontrak politik antara Megawati dan Ganjar dalam dukungan untuk maju menjadi capres membuat seakan PDIP adalah perusahaan. Padahal menurut dia PDIP adalah lembaga partai politik yang di dalamnya terhimpun para kader.

"Jadi enggak ada kontrak kok, kayak karyawan kerja saja. Enggak ada. Bambang Pacul juga enggak pernah di kontrak sebagai kader partai," tegas Bambang.