tirto.id - Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul membela pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan cawe-cawe di Pilpres 2024. Menurutnya, 'cawe-cawe' yang akan dilakukan Jokowi pada proses Pilpres mendatang penuh dengan keadaban dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Cawe-cawe ini dalam bahasa kosakata dan diksi Jawa tengah artinya akan ikut campur atau ikut mewarnai. Tetapi cawe-cawe yang berlebihan akan kurang bersepakat. Maka nantinya cawe-cawe yang akan dilakukan sesuai dengan keadaban yang ada," kata Bambang Pacul di Gedung DPR RI pada Selasa (30/5/2023).

Bambang Pacul berpandangan bahwa Jokowi akan ikut campur soal Pilpres menggunakan massa Relawan Pro Jokowi yang dalam beberapa kali melakukan Musyawarah Rakyat (Musra) di sejumlah daerah. Karena soal penetapan capres, Jokowi yang berasal dari PDIP tidak memiliki. Hal itu dikarenakan penetapan capres di PDIP adalah hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Kalau nanti ikut campurnya dalam penetapan capres-cawapres itu urusan partai. Tapi setelah itu Pak Jokowi memiliki pasukan yang melakukan Musra. Dengan Msura nantinya mungkin akan diarahkan kemana Musranya itu tergantung Pak Presiden," jelasnya.

Soal endorsement politik, Bambang Pacul mengingatkan bahwa keputusan capres ada di tangan ketua umum partai politik. Hingga nanti saatnya pendaftaran capres di KPU, barulah keputusan diberikan sepenuhnya kepada masyarakat untuk memilih.

"Sesuai dengan peraturan perundangan. Tapi setelah KPU menetapkan maka itu rakyat boleh melakukan pilihan," terangnya.

Dirinya menjamin bahwa Jokowi tidak akan mengintervensi soal hasil Pilpres atau Pemilu 2024. Oleh karenanya, Bambang Pacul kembali menegaskan soal kesantunan dan keberadaban.

"Maka saya katakan bahwa cawe-cawe itu ada kepatutannya. Tidak boleh cawe-cawe yang mengintervensi. Itu enggak boleh," tegasnya.