Partai Gerindra mengikuti uji publik monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Gerindra menekankan transparansi partai politik sebagai hal penting bagi masyarakat.

"Partai Gerinda menganggap partai politik itu adalah lembaga politik yang segala transparansinya diperlukan oleh masyarakat," ucap Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani saat ditemui di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Muzani memaparkan dua hal penting dalam uji publik yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) ini.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia memaparkan adanya kebijakan yang dilakukan oleh partainya untuk mempermudah publik berinteraksi hingga mengenal partainya lebih dalam lagi. Kebijakan itu dapat diraih secara offline maupun online.

"Kami memberi layanan terhadap kebijakan publik. Ada dua, online ada offline," ujarnya.

Muzani menjelaskan kebijakan online merupakan layanan tidak langsung untuk mengetahui hal-hal teknis seperti alamat kantor partai ataupun nama-nama anggota.

"Rata-rata online itu layanan tidak langsung yang diperlukan oleh masyarakat kepada kami untuk mengetahui tentang rata-rata hal teknis. Misalnya alamat kantor, nama, dan seterusnya," ujarnya.

Sedangkan kebijakan offline merupakan pelayanan langsung yang diberikan oleh Partai Gerindra kepada masyarakat. Seperti publik yang ingin datang ke kantor dewan bimbingan pusat untuk sekedar melakukan studi banding.

Selain itu, Partai Gerindra juga membeberkan sumber pendapatan partainya kepada para panelis. Muzani mengaku Gerindra mendapatkan pendapatan dari dua sumber yang berbeda, yakni APBN dan internal anggotanya itu sendiri.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Pantau Pemilu

Cek rekam jejak, visi misi, profil, hingga berita terkini pasangan Capres dan Cawapres favoritmu di Pemilu 2024 sekarang!