JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta pihak-pihak yang diduga melakukan initimidasi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk berhenti melakukannya.

Hal ini disampaikan Megawati saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar-Mahfud yang dihadiri pimpinan organ relawan pendukung se-Pulau Jawa di Jakarta International Expo, Senin (27/11/2023).

Awalnya, Megawati berbicara soal maraknya aksi intimidasi yang terjadi menjelang Pemilu 2024.

Baca juga: Megawati ke Kader PDI-P: Jangan Belaga di Sini, tapi Bilangnya di Sana

"Bayangin, mengintimidasi, dia itu siapa sih? Kalau dia berani, loh kenapa saya nggak boleh. Kamu mesti lihat perundangannya, kamu sebagai apa, bolehkah kamu menekan rakyat?" Kata Megawati, Senin.

Megawati pun mempertanyakan dasar intimidasi yang dilakukan karena menurutnya tidak boleh ada pihak-pihak yang bisa memerintah rakyat tanpa melalui peraturan perundang-undangan.

Presiden kelima Republik Indonesia ini lamtas mengaku jengkel karena menurutnya praktik intimidasi tersebut seolah-olah ingin mengulangi apa yang pernah terjadi pada masa Orde Baru.

"Mestinya Ibu enggak boleh ngomong gitu tapi Ibu jengkel. Karena republik ini penuh pengorbanan tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang pada penguasa itu mau bertindak seperti waktu jaman Orde Baru?" kata Megawati.

Megawati lalu bercerita mengenai pengalamannya yang berkali-kali diinterogasi oleh aparat kepolisian dan kejaksaan semasa pemerintahan Presiden kedua RI, Soeharto.

Ia menegaskan, masa-masa seperti itu tidak boleh terulang lagi dan meminta agar perbuatan intimidatif harus segera dihentikan.

Baca juga: Megawati: Kenapa Sekarang Penguasa Ingin Bertindak seperti Waktu Orde Baru?

"Eh, jangan deh sekarang mulai lagi selagi saya masih hidup lho. Sudah, berhenti deh bapak bapak yang saya sindiri ini, insyaf!" kata Megawati.

Sebelumnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sempat menyinggung soal netralitas aparat menjelang Pemilu 2024.

Menurutnya, tekanan politik yang diterima PDI-P semakin banyak menjelang Pemilu 2024 dan Pilpres 2024. 

Baca juga: PDI-P Coba Dekati Amin Diduga akibat Mesin Politik Ganjar-Mahfud Belum Optimal

Adapun salah satu bentuk tekanan itu, diungkapkan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, yaitu adanya dugaan anggota intelijen polisi yang hadir dan duduk saat rapat internal PDI-P di Palu. Rapat itu turut dihadiri oleh Hasto.

Selain itu, adanya dugaan patroli polisi di sekitar kantor DPC PDI-P di Solo beberapa waktu lalu. Atas patroli tersebut, pihak kepolisian setempat telah meminta maaf.