Jakarta: Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menyebut masyarakat dapat menikmati produk yang memiliki label halal. Hal itu merespons seruan boikot terkait produk terafiliasi Israel. JK meminta ajakan itu direspons dengan bijak. "Anda boleh menikmati produk sebaik-baiknya karena telah diberikan label halal," kata JK dalam keterangan yang dikutip Senin, 27 November 2023. Menurut JK, produk yang ada di Indonesia dibuat oleh tenaga kerja dan modal dari dalam negeri. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu meminta masyarakat bijak menanggapi seruan itu, sehingga tak menimbulkan masalah. "Perusahaan–perusahaan yang betul- betul produk Indonesia dan milik Indonesia tentu dihargai dan saya yakin MUI memahami dan telah memberikan penjelasan itu," katanya.   Di sisi lain, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 ini membeberkan salah satu cara agresi Israel, yakni dengan mengajak negara-negara di seluruh dunia bersatu atas nama kemanusiaan. Menurut dia, diplomasi kemanusiaan perlu dilakukan secara besar-besaran selain memberi bantuan pada warga Palestina. "Karena itulah, maka tindakan nyata kita adalah memberikan bantuan secara riil," katanya. Sebelumnya, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Miftahul Huda, menegaskan yang diharamkan MUI bukan produk atau zatnya. Menurut dia, yang diharamkan itu aktivitas atau perbuatan. Miftahul mengatakan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 mengharamkan dukungan terhadap aksi agresi, baik secara langsung dan tidak langsung. Dia meminta masyarakat tidak keliru memahami fatwa tersebut. "Jadi, yang diharamkan adalah perbuatan dukungan tersebut dan bukan barang yang diproduksi. Jadi, jangan salah dalam memahaminya," katanya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga sempat merespons hal ini. Wapres meminta masyarakat yang mengikuti gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) tak salah alamat. Sebab, ada produk lokal yang justru terkena boikot. "Yang dikhawatirkan oleh wakil presiden adalah jangan sampai melakukan boikot yang kemudian salah alamat," kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi. Salah satu korban yakni produk air minum Aqua. Produk tersebut dituding produk terafiliasi Israel, padahal perusahaan itu digerakkan tenaga kerja dan sumber daya Indonesia serta tidak terafiliasi dengan kegiatan politik apapun, apalagi agresi Israel ke Palestina. Masduki mengatakan gerakan boikot yang salah sasaran dikhawatirkan berdampak pada peningkatan tingkat pengangguran. Hal tersebut terkait potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat boikot. "Jadi saya harus pilah, mana pemboikotan yang mesti dilakukan, mana negara yang juga selama ini berdiplomasi dengan baik, tetapi di sisi yang lain jangan menimbulkan korban-korban yang tidak kita inginkan bersama," katanya.

Jakarta: Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menyebut masyarakat dapat menikmati produk yang memiliki label halal. Hal itu merespons seruan boikot terkait produk terafiliasi Israel. JK meminta ajakan itu direspons dengan bijak.
 
"Anda boleh menikmati produk sebaik-baiknya karena telah diberikan label halal," kata JK dalam keterangan yang dikutip Senin, 27 November 2023.
 
Menurut JK, produk yang ada di Indonesia dibuat oleh tenaga kerja dan modal dari dalam negeri. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu meminta masyarakat bijak menanggapi seruan itu, sehingga tak menimbulkan masalah.
"Perusahaan–perusahaan yang betul- betul produk Indonesia dan milik Indonesia tentu dihargai dan saya yakin MUI memahami dan telah memberikan penjelasan itu," katanya.
 
Di sisi lain, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 ini membeberkan salah satu cara agresi Israel, yakni dengan mengajak negara-negara di seluruh dunia bersatu atas nama kemanusiaan. Menurut dia, diplomasi kemanusiaan perlu dilakukan secara besar-besaran selain memberi bantuan pada warga Palestina.
 
"Karena itulah, maka tindakan nyata kita adalah memberikan bantuan secara riil," katanya.
 
Sebelumnya, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Miftahul Huda, menegaskan yang diharamkan MUI bukan produk atau zatnya. Menurut dia, yang diharamkan itu aktivitas atau perbuatan.
 
Miftahul mengatakan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 mengharamkan dukungan terhadap aksi agresi, baik secara langsung dan tidak langsung. Dia meminta masyarakat tidak keliru memahami fatwa tersebut.
 
"Jadi, yang diharamkan adalah perbuatan dukungan tersebut dan bukan barang yang diproduksi. Jadi, jangan salah dalam memahaminya," katanya.
 
Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga sempat merespons hal ini. Wapres meminta masyarakat yang mengikuti gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) tak salah alamat. Sebab, ada produk lokal yang justru terkena boikot.
 
"Yang dikhawatirkan oleh wakil presiden adalah jangan sampai melakukan boikot yang kemudian salah alamat," kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi.
 
Salah satu korban yakni produk air minum Aqua. Produk tersebut dituding produk terafiliasi Israel, padahal perusahaan itu digerakkan tenaga kerja dan sumber daya Indonesia serta tidak terafiliasi dengan kegiatan politik apapun, apalagi agresi Israel ke Palestina.
 
Masduki mengatakan gerakan boikot yang salah sasaran dikhawatirkan berdampak pada peningkatan tingkat pengangguran. Hal tersebut terkait potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat boikot.
 
"Jadi saya harus pilah, mana pemboikotan yang mesti dilakukan, mana negara yang juga selama ini berdiplomasi dengan baik, tetapi di sisi yang lain jangan menimbulkan korban-korban yang tidak kita inginkan bersama," katanya.

 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(ADN)